Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

Ketua MPR Bakal Buka Munas Guru Besar Hukum Tata Negara

Rencananya munas yang akan di hadiri oleh Presiden Joko Widodo itu akan dilaksanakan di Surabaya, pada 6-8 November 2015.

oleh Gerardus Septian Kalis diperbarui 14 Okt 2015, 00:46 WIB

Diterbitkan 14 Okt 2015, 00:46 WIB

20151013-Mantan Ketua MK Mahfud MD Sambangi MPR RI-Jakarta

Ketua MPR Zulkifli Hasan (kiri) menerima kunjungan Mahfud MD selaku perwakilan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN di Jakarta, Selasa (13/10). Pertemuan itu membahas rencana munas yang akan diadakan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan menerima kunjungan Asosiasi Guru Besar Hukum Tata Negara. Pada pertemuan itu, organisasi yang dipimpin Mahfud MD ini beragendakan musyawarah nasional (Munas) dan seminar nasional.

Mahfud mengatakan, kedatangannya kali ini untuk menyampaikan undangan untuk membuka Munas Asosiasi Guru Besar Hukum Tata Negara. Rencananya, munas tersebut akan dilaksanakan di Surabaya, pada 6-8 November 2015.

"Di tengah acara Munas juga akan dilakukan seminar sistem ketatanegaraan dengan tema 'Mengawal kedaulatan dengan kekuasaan politik yang efektif, demokratis, dan hukum yang responsif," kata Mahfud di gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10/2015).

Menjawab undangan yang disampaikan tersebut, Zulkifli langsung menyanggupi untuk membuka Munas ini. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menanggapi rencana pelaksanaan seminar sistem ketatanegaraan secara antusias.

Bahkan dia mengajak Asosiasi Guru Besar Hukum Tata Negara mengadakan simposium sistem ketatanegaraan, yang dijadwalkan pada November nanti.

"Kita mencoba untuk menghasilkan pemikiran seputar sistem ketatanegaraan yang lebih baik dari yang ada sekarang. Karena kita sudah lelah melihat kondisi politik dan tatanegara yang tidak tertata," kata Zulkifli.

Menurut dia, ada banyak persoalan yang harus segera dicarikan jalan keluar. Di antaranya menyangkut Sila Keempat Pancasila, Permusyawaratan Perwakilan.

"Jadi, pada simposium nanti kita undang presiden dan mantan presiden serta para ketua partai. Kita ajak mereka bicara, bagaimana baiknya menata Indonesia ke depan," pungkas Zulkifli. (Dms/Rmn)