Rieke: Pengusutan Pelindo II Jadi Pintu Masuk Pembenahan BUMN

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka mengatakan, sesuai cita-cita Presiden Joko Widodo mengenai Nawacita, di antaranya Indonesia menjadi poros maritim dunia, maka pembenahan pelabuhan harus segera dilakukan. Termasuk kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II.

"Indonesia ingin menjadi poros maritim dunia. Tanpa membenahi pelabuhan adalah hal mustahil. Ekonomi biaya tinggi pun salah satu penyebabnya adalah tata kelola pelabuhan. Pelindo II adalah pelabuhan utama, berbentuk BUMN. Artinya, milik negara, bukan swasta murni," kata Rieke, yang juga Ketua Pansus Angket Pelindo II dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/10/2015).

Rieke mengatakan, saat ini telah terjadi indikasi-indikasi pelanggaran hukum dan penyimpangan, mulai dari suap, konsesi, pembelian alat yang bermasalah, hingga perlakuan semena-mena terhadap karyawan Pelindo II.

"Pansus Angket Pelindo II sudah dibentuk dan akan bekerja kurang lebih 60 hari ke depan, untuk mengungkap berbagai indikasi penyimpangan tersebut. Ini adalah pansus penyidikan," tutur dia.

"Pansus ini penting, tidak hanya untuk mengungkap kasus di Pelindo II, tapi bisa menjadi pintu masuk pembenahan BUMN secara keseluruhan," sambung Rieke.

Menurut politikus PDIP ini, pelabuhan adalah simbol kedaulatan suatu negara. Sebab, pelabuhanlah tempat keluar masuknya barang, baik legal maupun ilegal.

"Melalui mekanisme ekspor, impor, sampai selundupan. Dari mulai bahan baku industri, barang jadi, termasuk pangan seperti daging dan beras impor," ujar Rieke.

"Hal ini termasuk juga pintu masuk dan pintu keluar dari segala transaksi yang ilegal dan penyelundupan baik barang, jasa, dan manusia," sambung dia.

Dengan membenahi pelabuhan, Rieke optimistis, kasus penyelundupan narkoba hingga human trafficking atau perdagangan manusia bisa diberantas. (Rmn/Ans)