Rieke Diah Pitaloka Terpilih Jadi Ketua Pansus Angket Pelindo II

Liputan6.com, Jakarta - ‎Rapat Panitia Khusus (Pansus) Angket Pelindo II akhirnya menunjuk anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka sebagai Ketua. Rieke didampingi Aziz Syamsuddin dari Fraksi Partai Golkar, Desmond J Mahesa dari Fraksi Partai Gerindra dan Teguh Juwarno dari Fraksi PAN sebagai Wakil Ketua Pansus.‎

‎‎Rapat penentuan pimpinan itu dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Hadir juga dalam pertemuan tersebut 16 anggota Pansus dari 6 fraksi di DPR‎
‎
"Saya serahkan palu sidang kepada Rieke Diah Pitaloka untuk memimpin rapat selanjutnya. Ini kesepakatan fraksi-fraksi. Mereka kirim nama-nama dan tadi tidak ada perbedaan tapi bisa langsung kita selesaikan. Kita tak persoalkan laki-laki atau perempuan (sebagai Ketua). Dia (Rieke) saya yakin ngerti hukum dan bisa memimpin panitia angket sampai tuntas," kata Fadli Zon di ruang Pansus, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/10/2015).

Setelah menetapkan itu, Fadli menjelaskan Pansus harus bekerja selama 60 hari. Pasca 60 hari, laporan perkembangan kasus Pelindo II nantinya akan dibawa ke rapat paripurna untuk dipertanggungjawabkan. "Ini angket tapi dalam prosedurnya seperti pansus," ucap Fadli.

Dalam rapat, anggota Pansus Angket dari Fraksi PDIP Sukur Nababan menyampaikan agar Pansus perlu bekerja secepatnya. Ia pun mengusulkan agar pansus mengagendakan pendalaman dari hal-hal kecil terlebih dahulu seperti melakukan pendalaman di Pelindo itu sendiri.

"Saran saya kita lakukan pendalaman tentang Pelindo dulu. Pelindo seperti apa, anak-anak perusahaan seperti apa, kerjanya gimana. Itu kita dalami satu sampai dua minggu. Lalu bagaimana kita selidiki siapa saja yang kerja sama dengan Pelindo, bagaimana kerja samanya," ucap Sukur.

Cara itu diyakininya akan bermanfaat, mengingat banyak perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Pelindo II. Dari dua skenario itulah, Sukur yakin akan banyak temuan-temuan yang berkembang.

Bongkar Mafia Pelabuhan

Menanggapi hal tersebut, Rieke Diah Pitaloka menyampaikan, dari masukan-masukan tadi akan dipertimbangan. Namun ia menilai perlu rapat internal di jajaran Pimpinan terlebih dahulu guna menentukan agenda rapat ke depan.

"Saya kira kami pimpinan diberikan kesempatan untuk rapat internal pimpinan. Lalu minggu depan draf kerja rencana sudah bisa kita sebar ke anggota. Senin pagi kita ketemu untuk share draft kegiatan yang kita susun. Minggu depan sudah mulai dilakukan beberapa pembahasan," papar Rieke.

Anggota Pansus dari Fraksi PKB, Daniel Johan menilai pansus memang perlu melakukan langkah-langkah responsif guna menyelidiki aliran dana di sana. Sebab selama ini, banyak laporan penyelewengan di Pelindo II yang dilakukan mulai dari mafia hingga pencucian uang. Namun semua ini masih simpang-siur.

"Karena simpang-siur, biar semua jelas, maka Pansus ini menjadi penting untuk mengungkap kebenaran sesuai fakta yang ada," ucap Daniel.‎

Pansus Angket Pelindo II ini, imbuh Daniel, juga akan memberikan dukungan politik bagi Polri yang sempat mencoba membongkar kasus Pelindo II agar menuntaskan tugasnya. Pansus menjadi alat efektif untuk membongkar mafia pelabuhan sekaligus memperbaiki kinerja Pelindo.

"Kita akan mendorong Pansus mengungkap secara clear (jelas) apa adanya agar pelayanan Pelindo bisa menjadi pelayanan pelabuhan kelas dunia. Itu penting karena pelabuhan adalah salah satu pintu gerbang Indonesia," imbuh Daniel.

Tak hanya itu, pembenahan dan pembongkaran kasus Pelindo II ini menjadi bagian dari realisasi program Presiden Joko Widodo mengenai tol laut. Sebab rencana Jokowi membangun tol laut tak sejalan jika pelabuhannya masih disisipi praktik-praktik korupsi.

Dalam waktu dekat Pansus Angket Pelindo II akan segera mengadakan rapat dan memilih pimpinan serta menetapkan agenda prioritas, yang salah satunya adalah memanggil pihak-pihak terkait seperti Dirut Pelindo II RJ Lino, mantan Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, maupun Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.

Kasus ini bermula dari laporan yang masuk ke Bareskrim Polri dengan nomor LP-A/1000/VIII/2015/Bareskrim tertanggal 27 Agustus 2015. Pada 2012, Pelindo II membeli sepuluh unit mobile crane senilai Rp 45 miliar untuk mendukung kegiatan operasional di 8 pelabuhan cabang Pelindo, yaitu di Bengkulu, Teluk Bayur, Palembang, Banten, Pontianak, Jambi dan Cirebon.

Namun, 10 mobile crane yang diterima Pelindo sejak 2013 belum bisa dioperasikan dan mangkrak di Pelabuhan Tanjung Priok. Ada dugaan indikasi korupsi disana. Pelindo II juga diduga terlibat dalam kasus dweeling time.

Berikut nama anggota Pansus Pelindo II:

Fraksi PDI Perjuangan:
1. Sukur Nababan
2. Herman Heri
3. Masinton Pasaribu
4. Junimar Girsang
5. Andreas Eddy Susetyo
6. Rieke Diah Pitaloka

Fraksi Golkar:
1. Bambang Soesatyo
2. Adies Kadir
3. Budi Supriyanto
4. Kahar Muzakir
5. Edison Betaubun

Fraksi Gerindra:
1. Desmond Junaedi Mahesa
2. Moh Nizar Zahro
3. Suir Syam
4. Mohammad Hekal

Fraksi Demokrat:
1. Wahyu Sanjaya
2. I Putu Sudiartana
3. Anton Sukartono Suratto

Fraksi PAN:
1. Daeng Muhammad
2. Teguh Juwarno
3. Nasril Bahar

Fraksi PKB:
1. M Nasim Khan
2. Daniel Johan

Fraksi PKS:
1. Abubakar Alhabsy
2. Refrizal

Fraksi PPP:
1. Epyardi Asda
2. Arsul Sani/Muhammad Iqbal

Fraksi Nasdem:
1. Taufiqulhadi 2. Irma Suryani

Fraksi Hanura:
1. Nurdin Tampubolon

(Ali/Ado)