Daya Beli Lesu di Lebaran 2025, Apa Penyebab dan Bagaimana Jalan Keluarnya?

Wacana Reshuffle Jilid II, Nasdem Tolak PAN Masuk Kabinet?

Luthfi berharap Jokowi lebih hati-hati dalam me-reshuffle ulang kabinetnya.

oleh Taufiqurrohman Diperbarui 22 Okt 2015, 19:47 WIB

Diterbitkan 22 Okt 2015, 19:47 WIB

20150812-Jokowi Pecat Sekaligus Lantik Menteri Baru-Jakarta

Presiden Jokowi memberi ucapan selamat kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/8/2015). Jokowi me-reshuffle sejumlah menteri Kabinet Kerja sekaligus melantik menteri baru. (Liputan6.com/Faizal Fanani)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Partai Nasdem angkat bicara mengenai isu reshuffle atau perombakan Kabinet Kerja jilid II yang berembus kencang, seiring pemberitaan Presiden Joko Widodo atau JK minta Partai Amanat Nasional (PAN) menyetor 5 nama kadernya ke Istana.

Berbagai spekulasi pun bermunculan, seiring kabar miring masuknya kader PAN ke Kabinet Kerja. Sebab, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sejak awal berkomitmen membentuk koalisi tanpa syarat.

Kepala Kelompok Fraksi Nasdem Luthfi A Mutty‎ mengatakan, ada sinyal kuat dari pemerintah untuk mengakomodir kader PAN masuk ke Kabinet Kerja. Ini memberi kesan kontradiktif terhadap koalisi tanpa syarat yang telah dibangun sejak awal pemerintahan.‎

"Kalau seperti ini, apakah masih bisa disebut koalisi tanpa syarat?" tanya Luthfi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Anggota Komisi II DPR ini juga menilai, koalisi tanpa syarat yang digaungkan sejak awal batal, ketika upaya PAN menawar kursi kabinet diakomodasi Jokowi.

Hal ini, menurut Luthfi, akan memengaruhi pendapat publik terhadap dinamika internal kabinet. Selain itu, ia juga khawatir persepsi publik akan menilai Jokowi inkonsisten dengan keputusan awal.

"Kalau konsisten, tidak perlu (reshuffle) dengan membagikan kursi tersebut," ujar dia.

Luthfi menyadari, reshuffle atau perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Namun, reshuffle harus dilakukan sebagai evaluasi presiden terhadap kinerja para pembantunya, yang dinilai tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Luthfi berharap Jokowi lebih hati-hati dalam reshuffle jilid II kabinetnya. Jika itu dilakukan secara serampangan sekadar untuk mengakomodir kepentingan partai pendukung dan melenceng dari konsensus awal, maka akan merusak hubungan antarpartai KIH.

"PAN kan baru-baru saja masuk kabinet, kalau kemudian di tengah jalan dikasih `jatah` kursi menteri, apa partai lain enggak marah? Partai-partai lainnya dalam KIH sudah berdarah-darah lho memenangkan Jokowi-JK," tandas Luthfi. (Rmn/Ans)