DPR Anggarkan Rp 740 M dari APBN untuk Bangun Ruang Kerja

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengalokasikan dana Rp 740 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 untuk membangun ruang kerja anggota dewan. Sekjen DPR Winantuningtyastiti ‎mengatakan, pembangunan ruang kerja anggota dewan adalah salah satu kebutuhan yang paling mendesak dari total 7 proyek lain yang akan dikerjakan.

"Bagi saya pribadi yang mendesak adalah soal ruangan yang diisi 8 orang dalam ruangan berukuran 18 persegi dengan anggota DPR beserta stafnya," kata Winantuningtyastiti di Mataram, NTB, Minggu 1 Oktober 2015.

Padahal, wanita yang akrab disapa Win ini menambahkan, undang-undang mengatur bahwa luas standar ruangan untuk anggota DPR adalah 117 meter persegi. Inilah yang belum terealisasikan hingga saat ini.‎

"Belum lagi di ruang kerja itu kan banyak sekali dokumen, tiap hari bertambah. Setiap tambah staf tambah 2 meter," ujar dia.

Win menjelaskan, apalagi ruang kerja anggota dewan yang berada di Gedung Nusantara I sudah rusak saat terjadi gempa beberapa tahun silam. Dia menambahkan, kapasitas gedung awalnya hanya dibangun untuk 800 orang, namun kini setiap hari hampir 4.000 orang yang beraktivitas di Gedung DPR.

Oleh karena itu, sebagai orang yang bertanggung jawab atas keselamatan anggota dewan, dia tak ingin gedung ini roboh karena kelebihan kapasitas.

"Memang bukan miring, tapi ada yang retak-retak, lalu disuntik sama PU. Tapi kalau cuma disuntik begitu bagaimana ya, saya takut. Saya kan tanggung jawab sekali sama keselamatan dan kemanan anggota dewan yang bertugas di sana," kata dia.

Namun, Win mengaku belum bisa memastikan kapan pembangunan gedung baru akan dimulai.‎ Jika nanti gedung baru sudah selesai dikerjakan, kata dia, gedung lama tetap akan digunakan.

"Iya tetap digunakan, masalahnya yang tidak memadai ini direnovasi dulu," kata Win.‎

Proyek ini dianggarkan secara multiyears atau tahun jamak dalam APBN. Selain pembangunan ruang kerja anggota dewan, DPR juga merencanakan 6 proyek lainnya, yakni museum dan perpustakaan dan alun-alun demokrasi.

Kemudian, ada pula proyek jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, pusat pengunjung, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR. (Nil/Mut)