Firman Soebagyo DPR: Petani Kecewa Kebijakan Impor Beras

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengatakan, petani dan nelayan kecewa atas kebijakan pemerintah yang belum berpihak kepada rakyat. Di antaranya adalah kebijakan pemerintah mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand.

"Petani Jawa Tengah kecewa atas kebijakan pemerintah yang tetap akan melakukan impor beras dari Thailand dan Vietnam, hal ini semakin mengecewakan masyarakat. khususnya petani Jawa Tengah karena pemerintah tidak konsisten terhadap pernyataannya bahwa Indonesia tidak akan impor beras," ujar Firman dalam siaran persnya yang diterima, Kamis 12 November 2015.

Dia mengungkapkan, fakta menunjukan stok beras nasional masih mencukupi sebesar 1,4 juta ton sesuai jawaban Kementerian Pertanian. "Saya konfirmasi tadi malam dan sekarang wilayah Lampung disampaikan bahwa sudah mulai panen dan data BPS (Badan Pusat Statistik) bahwa beras nasional masih cukup dapat dipertanggung jawabakan," kata Firman.

Dia mengaku bingung, jika ada pihak yang menyatakan bahwa data BPS tidak dapat dipertanggung jawabkan dan tidak dapat dipercaya, maka kepada data siapa lagi harus percaya.

"Apakah kita harus percaya kepada data mafia impor beras? Oleh karena itu Kemendag harus membuat kebijakan yang pro-petani," tutur dia.

"Kenapa terkesan ada pihak-pihak yang ngotot impor, ada kepentingan apa? jangan-jangan yang ngotot impor adalah bagian dari mafia importir beras," sambung Firman.

Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menegaskan, beras impor telah masuk ke Indonesia. Salah satunya sudah masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok. Bongkar muat beras-beras itu sedang berlangsung hingga saat ini.

"Sudah. Pergi lihat pelabuhan kalau tidak percaya. Pergi lihat pelabuhan saja, di banyak pelabuhan bukan hanya Jakarta, di tempat lain. Demi rakyat," ujar JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu 11 November 2015.

JK menjelaskan impor beras tidak bisa dihindari karena berbagai macam faktor. Mulai faktor cuaca yang disebabkan oleh El Nino dan faktor ketidaksiapan infrastruktur pertanian. Ia juga mengatakan jangan sampai demi pencitraan malah tidak dilakukan impor dan rakyat jadi korban. (Mvi/Ndy)