Indonesia Tak Impor Beras Lagi pada 2026, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan yakin Indonesia tidak akan impor beras pada 2026. Hal ini ditunjukkan dari total produksi gabah dan beras hingga April 2025.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi gabah dan beras Indonesia pada Januari-April 2025 akan menembus 13,9 juta ton. Sementara itu, kebutuhan konsumsi per bulan sekitar 2,6 juta ton.

Zulkifli Hasan menuturkan, dengan total produksi itu, Indonesia akan memiliki surplus beras kurang lebih 3 juta ton setara beras.

"Jadi itu kabar gembira. Artinya tahun ini kalau Bulog bisa menyerap dari 3,5 juta (gabah dan beras), itu enggak usah semua,2 juta saja, tahun ini kita pastikan aman stok beras kita. Kita tidak perlu impor lagi sampai tahun depan,” kata Zulkifli Hasan.

Ia menuturkan, salah satu pendukung terwujudnya surplus beras yakni pupuk bersubsidi yang terdistribusi dengan baik.

Zulkifli mengatakan, tersedianya pupuk sebelum waktu tanam akan pengaruhi produktivitas pertanian. Dengan demikian, Kemenko Pangan membentuk kelompok kerja (pokja) untuk awasi pelaksanaan kebijakan bersubsidi.

Sementara itu, tugas dari pokja yakni mengoordinasikan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi; mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi, terutama ketersediaan dan stabilisasi harga; memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi; dan melakukan tugas lainnya yang terkait dengan kebijakan pupuk bersubsidi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kelompok kerja dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan tugas pokja dapat membentuk perangkat kerja pendukung yang tugas dan susunannya ditetapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Pangan selaku Ketua Kelompok Kerja.

Pokja juga bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan paling sedikit dua kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Zulkifli menuturkan, keberadaan pokja sangat penting untuk mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi agar tidak terjadi penyimpangan, guna mewujudkan swasembada pangan.

"Ini akan terus diawasi sehingga nanti setahun 9,5 juta ton (pupuk bersubsidi) ke mana saja, diawasi. Jadi ini harus berjalan terus dengan baik, jadi ini pokja rutin melakukan evaluasi pupuk subsidi, agar tidak terjadi penyimpangan," ujar dia.

Sebelumnya, dalam rangka menyambut bulan Ramadan sesuai arahan pemerintah, kegiatan Operasi Pasar Pangan Murah telah dimulai sejak 24 Februari 2025. Perum Bulog ikut berpartisipasi dalam operasi ini bersama berbagai pihak terkait, seperti PT POS, ID FOOD, serta BUMN Pangan lainnya.

"Tentunya untuk pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar Pangan Murah ini akan menghadirkan bahan pokok dengan harga yang terjangkau selama bulan Ramadan dan menjelang hari raya Idul Fitri," ujar A. Widiarso, Sekretaris Perusahaan Bulog dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (2/3/2025).

Selain menggelar operasi pasar, Bulog juga tetap menjalankan tugas dari pemerintah, termasuk membeli gabah dan beras hasil panen petani dalam negeri selama bulan Ramadan.

"Sudah akan memasuki masa panen raya, kami terus gencar untuk sosialisasikan program pemerintah bahwa harga gabah kering panen di tingkat petani dapat dibeli dengan harga Rp 6.500,-/kg. Tentunya harga tersebut merupakan harga yang baik dan sebagai bentuk pemerintah hadir dalam upaya menyejahterakan petani." tambah Widiarso.

Bulog mendapat tugas untuk menyerap sebanyak 3 juta ton setara beras. Agar proses ini berjalan lancar, berbagai pihak turut terlibat, termasuk Dinas Pertanian setempat, kelompok tani (Poktan dan Gapoktan), penggilingan, serta dukungan dari TNI dan Polri. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan penyerapan gabah dan beras dapat dilakukan secara optimal di lapangan.

Sebelumnya, Perum Bulog memastikan ketersediaan stok beras nasional dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya hingga akhir bulan Ramadan 2025. 

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan segala langkah untuk memastikan pasokan beras tetap stabil selama bulan puasa.

Dengan stok yang cukup baik baik dari cadangan beras pemerintah (CBP) maupun hasil pembelian gabah dari petani domestik.

"Untuk saat ini total stok beras yang dikuasai Perum Bulog kurang lebih sebanyak 1,9 juta ton," kata Suyamto dalam keterangan tertulis, Jumat (28/2/2025).

Harga Beras

Suyamto menyebut, untuk menjaga harga beras tetap stabil selama Ramadan, Bulog akan melakukan stabilisasi harga di tingkat produsen maupun konsumen. “Untuk beras kita melaksanakan stabilisasi di tingkat produsen, petani kita cek harganya. Di konsumen juga kita jaga harganya," imbuhnya.

Operasi pasar pangan murah ini akan dilakukan di berbagai lokasi strategis. Bulog juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Pos Indonesia, ID Food dan BUMN terkait lainnya untuk memperluas jangkauan penyaluran bahan pangan ke masyarakat. 

"Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang lebih stabil," Suyamto menambahkan.