Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Sudirman Said pada Senin 16 November lalu melaporkan anggota DPR berinisial SN atau diduga Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Laporan itu terkait dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
Ketua Umum Partai Golkar Munas Bali Aburizal Bakrie atau Ical pun mengomentari soal pencatutan nama ini. Menurut dia, Fraksi Golkar telah diperintahkan membantu pria yang akrab disapa Setnov itu berjuang di MKD. Namun, bantuan ini bukan untuk mengintervensi sidang etik anggota DPR itu.
"Betul, biar jalur kita jelas. Serahkan kepada MKD," kata Ical di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/11/2015).
Menurut Ical, penyelesaian kasus Setya Novanto di MKD sudah tepat. Namun dia belum mengetahui sudah sejauh mana hasil sidang etik tersebut.
"Sudah ada MKD, hasilnya ditentukan setelah bersidang dengan baik," kata ‎Ical.
Baca Juga
Ketua Fraksi Golkar Ade Komaruddin memastikan, pihaknya akan membantu Setya Novanto yang sedang terjerat kasus‎ dugaan pencatutan nama Jokowi-JK.
"Kita punya etika. Pak Novanto anggota Fraksi Golkar, secara etis harus menunjukkan etika politik yang baik. Kami harus membantu anggota yang mengalami kesulitan dan kesusahan. Apalagi sekarang," tutur dia.
Ade meminta agar kader Golkar di MKD memastikan jalannya sidang sesuai koridor dan etika yang berlaku. Jangan sampai ada pembunuhan karakter terhadap Ketua DPR tersebut.
"Kami punya anggota, di MKD, tentu kami harus membantu Novanto sesuai koridor dan etika yang berlaku. Kami menghendaki satu transparansi juga. Teman-teman membantu dengan baik, etika politik," tandas Ade.
Sementara, SN yang diduga Ketua DPR Setya Novanto telah membantah tudingan miring tersebut. Menurut dia, dirinya tidak pernah bertemu dengan Menteri ESDM Sudirman Said, namun dia mengaku pernah bertemu pejabat PT Freeport Indonesia.
"Yang pertama tentu saya melihat di media bahwa saya (dikatakan) membawa atau mencatut nama presiden. Tapi yang jelas bahwa presiden dan wapres adalah simbol negara yang harus kita hormati dan juga harus kita lindungi," ujar Setya Novanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 17 November. (Rmn/Sss)
Advertisement