Serangan Balik Setya Novanto

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto tersandung masalah pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Akibatnya, kursinya di pucuk Senayan itu kini mulai digoyang.

Masalah ini berawal dari bocornya transkrip rekaman antara Setya dengan dua orang lain berinisial MS dan R tidak lama setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)Sudirman Said melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Sejak bocornya transkrip ini, banyak yang mendesak agar Setya Novanto turun dari jabatannya sebagai Ketua DPR.

Tak terima dengan berbagai tudingan ini, Politikus Golkar itu memilih menyerang balik. Sudirman Said dan Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Maroef Sjamsoeddin kini menjadi incaran amunisi Setya Novanto.

Kumpulkan Amunisi

Untuk mengumpulkan amunisi, Setya pun berharap dukungan dari Koalisi Merah Putih (KMP). Dalam pertemuan tertutup dengan seluruh petinggi KMP yang diinisiasi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kemarin malam, Setya menjelaskan duduk perkaranya.

Pertemuan yang dilakukan di Bojong Koneng, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini dihadiri Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie, Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, Ketua Umum DPP PPP Djan Faridz dan politikus senior PAN, Amien Rais.

Usai pertemuan tertutup itu, Prabowo menegaskan KMP tetap konsisten mendukung dan berada di belakang Setya Novanto dalam menghadapi laporan Sudirman Said tersebut.

"KMP tetap mendukung Setya Novanto dan tidak mencatut Presiden dan tidak meminta saham Freeport sesuai setelah mendengar penjelasan Ketua DPR," kata Prabowo di kediamannya, Jumat malam, 20 November 2015.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang ikut dalam pertemuan itu pun mengatakan setelah mendapat penjelasan dari Setya Novanto mereka berkesimpulan bahwa Politikus Golkar itu tak mencatut nama Jokowi dan JK.

Sehingga, melalui Fadli Zon, Setya Novanto mulai menyerang balik Sudirman Said. Saat diskusi di Warung Daun, Fadli Zon mengatakan bahwa Setya Novanto telah dijebak petinggi PT Freeport Indonesia dan Sudirman Said.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu Setya Novanto dan Fadli Zon sama-sama pernah digoyang ketika mereka ikut kampanye Calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin diduga menjebak Ketua DPR itu saat membahas kontrak Freeport. Jebakan yang disebut Fadli sebagai sting operation itu karena percakapan dengan Setya direkam dan disebarluaskan.

Sting operation adalah operasi tipuan untuk menjebak seseorang yang diduga melakukan tindak kriminal.

Fadli menilai ada persekongkolan antara pihak Freeport dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Mereka, kata Fadli sengaja memposisikan pria yang akrab disapa Setnov itu, dalam situasi yang seakan-akan dia meminta saham dan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla.

"Kesimpulan (pertemuan) kita (Koalisi Merah Putih), ini semacam jebakan atau sting operation. Sting operation ini biasa dalam dunia intelijen. Dirut Freeport ini juga mantan intelijen jadi menggunakan cara-cara seperti ini," kata Fadli Zon.

Cara ini, kata Fadli sangat tidak etis. Sehingga, jika ini terjadi di Amerika, ujar dia, adalah skandal besar yang akan berujung pada pemecatan.

Fadli menduga petinggi Freeport melakukan sting operation untuk membunuh karakter atau melakukan blackmail terhadap Setnov. "Namanya itu sting operation untuk melakukan blackmail," kata Fadli.

Rencana Polisikan Sudirman Said

Setya Novanto pun berencana mempolisikan Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin dan Menteri ESDM Sudirman Said. Saat ini tim penasehat hukumnya sedang mempelajari kasus ini.

Mempolisikan Sudirman Said ini adalah saran dari Fadli Zon, karena Menteri ESDM dinilai telah melakukan tindak pidana perekaman secara ilegal dan pencemaran nama baik.

"Saya bilang ke Pak Setya Novanto agar segera laporkan ke polisi, karena mereka melakukan pencemaran nama baik dan lain-lain," ujar dia.

Selain melakukan pencemaran nama baik, Fadli menilai Sudirman Said juga melanggar undang-undang minerba dan diduga telah merugikan negara. "Dia bisa kena banyak kasus itu," imbuh Fadli

Setelah sempat berkelit, politikus yang berlatar belakang pengusaha itu akhirnya mengakui bahwa dirinya sempat bertemu petinggi PT Freeport Indonesia pada 27 April 2015 silam. Dalam pertemuan selama 2 jam itu, mereka membahas divestasi, smelter, dan perpanjangan kontrak.

Setya menuturkan, bos Freeport menyampaikan bahwa perpanjangan kontrak karya itu harus dilakukan. Freeport juga meminta kepadanya agar smelter tidak dibangun di Papua melainkan di Gresik, Jawa Timur, dengan alasan ketidaksiapan infrastruktur.

Perusahaan yang bermarkas di Amerika Serikat itu juga meminta jaminan kelanjutan operasi perusahaan sampai 2041. Jika tidak diperpanjang, mereka akan menggugat di pengadilan arbitrase internasional pada Juli 2016.

"Itu proposalnya, pegang itu tasnya. Jika tidak diperpanjang maka ada abitrase internasional terhadap Indonesia di bulan Juli 2016," ujar dia.

Setya kembali bertemu PT Freeport setelah itu. Saat itu, ia bersama dengan rekannya seorang pengusaha minyak Reza Chalid. Namun, ia mengelak jika dirinya mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sebagian besar isi pembicaraan adalah hal yang bersifat umum walau juga menyinggung soal divestasi. Saat itulah, pembicaraan soal saham sempat dibahas.

"Kalau akhirnya teman saya bisa berusaha, secara joke itu pengen tahu, saham Freeport itu divestasinya berapa? Jadi, dalam hal itu masih terpotong adalah itu nanti akan kita lihat, bahwa ada hal-hal yang memang dari pilihan itu kenapa ini tidak diambil?" ujar Setya yang ditemui di rumah dinasnya saat itu.

Serangan KIH

Meski sudah menjelaskan kronologi pertemuan dengan Freeport, namun sebagian anggota dewan enggan mempercayai penuturan Politikus Partai Golkar itu. Empat anggota DPR lintas fraksi mengajukan mosi tidak percaya kepada pimpinannya terkait kasus dugaan pencatutan nama presiden beserta wakilnya. Keempat anggota DPR itu berasal dari fraksi anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Kami yakin 10 fraksi di dewan akan mendukung mosi tidak percaya ini. Akan kami resmikan dengan tanda tangan pada Senin mendatang," kata anggota Komisi III DPR Fraksi Nasdem Taufiqulhadi.

Ia juga mengancam akan membentuk Pansus Freeport jika MKD tidak bekerja sesuai harapan.

"Kalau MKD tak proses seperti yang diharapkan, kami dorong Pansus Freeport. Itu rencana Partai Nasdem," tegas Taufiqulhadi.

Anggota Komisi VII Fraksi PKB Arvin Hakim Toha menyampaikan pernyataan senada. Ia menganggap Setya harus mundur karena tindakan yang dilakukannya sudah tidak pantas ditolerir lagi.

Sedangkan, anggota Komisi VII DPR Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu menyatakan pembiaran terhadap kasus Setnov, akan mengganggu kinerja dewan secara institusi dalam sisa periode masa bakti. (Nil/Ron)