Debat Terakhir Pilkada Jakarta, Momen Perang Narasi dan Fokus Substansi

Jokowi Tolak Pembelian Helikopter Italia

Jokowi menganggap pembelian helikopter Italia itu terlalu mahal. Bila dipaksakan akan menambah beban keuangan negara.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 03 Des 2015, 18:45 WIB

Diterbitkan 03 Des 2015, 18:45 WIB

Wakil Ketua DPR Pramono Anung usai melaporkan harta kekayaan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (11/1). (Antara)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi memutuskan menolak pembelian Helikopter ‎Agusta Westland AW-101 ‎buatan Italia yang diajukan TNI AU.

Penolakan itu, lantaran helikopter Super Puma yang saat ini biasa digunakan oleh Jokowi, dianggap masih layak terbang dan dapat digunakan untuk keperluan dinas kepresidenan. ‎

"Dengan mempertimbangkan dan mendengar masukan, Presiden memutuskan untuk tidak menyetujui pembelian Helikopter Agusta Westland AW-101‎," ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3/12/2015).

Pramono menjelaskan, alasan pertama penolakan karena Presiden beranggapan heli yang ada saat ini masih bisa digunakan dengan nyaman.

Selain pertimbangan tersebut, Jokowi juga menganggap pembelian helikopter Italia itu terlalu mahal. Bila dipaksakan, akan menambah beban keuangan negara.

Karena itu, Pramono mengatakan, Presiden tetap akan menggunakan Helikopter lama yaitu Helikopter Super Puma rakitan PT Dirgantara Indonesia.

"Melihat Kondisi keuangan saat ini, pembelian heli itu harganya terlalu tinggi, karena itu Presiden tetap akan gunakan helikopter yang ada," ucap Pramono.

Rencana Beli Heli Cadangan

Kendati menolak pembelian helikopter baru, namun menurut Pramono, Jokowi tetap memikirkan pembelian helikopter cadangan untuk menggantikan helikopter lama bila ada masalah teknis.

Selain itu, pembelian helikopter cadangan juga mempertimbangkan mobilitas Jokowi yang kerap berkunjung ke daerah-daerah yang sulit ditembus dengan pesawat berukuran besar.

"Karena Indonesia sebagai negara kepulauan dengan aktivitas Presiden yang sangat tinggi, penting untuk dipikirkan soal pembelian heli cadangan. Karena sekarang ini sama sekali tidak ada backup-nya," ucap mantan Sekjen PDIP itu.

Untuk pembelian helikopter cadangan tersebut, Jokowi menekankan agar proses pembelian dilakukan sesuai regulasi dan memberdayakan produk lokal.

"Presiden‎ memberi arahan bahwa lebih baik digunakan sesuai peraturan yang ada, menggunakan yang bisa dikaroseri ataupun di-assembling ataupun dibuat oleh putra bangsa sendiri," pungkas Pramono.