Ahok Senang PNS Kemendagri Ikut Lembur Evaluasi APBD DKI

Liputan6.com, Jakarta - Pemprov dan DPRD DKI Jakarta kini menemui kata sepakat dalam penyusunan APBD 2016. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD DKI Jakarta 2016 kemudian diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Pegawai negeri sipil (PNS) Kemendagri juga ikut-ikutan lembur untuk mengevaluasi APBD DKI Jakarta.

Kabar ini pun membuat gembira Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Pria yang akrab disapa Ahok itu berterima kasih pada staf Kemendagri yang ikut pulang malam.

"Kita terima kasih sama orang (PNS) Kemendagri," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa (29/12/2015).

Ahok memang tidak begitu yakin APBD bisa diketok pada 31 Desember 2015. Utamanya mengingat Pemprov beserta DPRD DKI Jakarta baru saja menandatangani Raperda APBD 2016 pada 23 Desember 2015 sebelum diserahkan ke Kemendagri.

"Enggak tahu, kalau dia (Kemendagri) lihat dari format yang kita kirim sekarang lebih mudah sisirnya daripada dulu. Dia (Kemendagri) kan hanya memperhatikan kompenen belanja langsung dan tidak langsung tuh proporsinya seperti apa," tutur dia.

"Beliau kan inginnya uang dipakai untuk pembangunan, pelayanan, belanja subsidi. Semua sudah kita penuhi. Kita lebih besar belanja subsidi untuk transportasi, bantuan KJP (Kartu Jakarta Pintar) besar. Itu yang dia (Kemendagri) ingin lihat," Ahok menerangkan.

Mantan anggota Komisi II DPR itu mengakui ada kesalahan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, yakni telat menyerahkan berkas APBD. Meski begitu, dengan segala kemudahan dan kelengkapan data, Ahok yakin APBD DKI Jakarta bisa cepat diselesaikan.

"Memang kita ada kesalahan kirimnya bukan 30 November. Ya, kan Mendagri mewajibkan kita kirim 30 November, sudah ketok palu. Peraturannya mengatakan 1 bulan sebelum anggaran berlaku. Nah, kita yang terlambat," Ahok memungkasi.**