Menteri Desa dan Mensos Dinilai Sukses Jalankan Nawacita Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar dinilai berhasil melaksanakan pemerataan pembangunan antar-wilayah, terutama kawasan timur Indonesia.

Penilaian itu berdasarkan hasil survei dan Focus Group Disccusion (FGD) yang diselenggarakan Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (Indeks) di Jakarta mulai 14 hingga 19 Desember 2015. Survei dan FGD itu tentang kinerja menteri dalam melaksanakan program Nawacita nomor 3, yakni membangun Indonesia dari Pinggiran.‎

Direktur Eksekutif Indeks Nanang Sunandar mengatakan‎, terdapat 8 kementerian yang diberi tugas dan kewenangan khusus di bidang pemerataan pembangunan antar wilayah dengan menitikberatkan Indonesia Timur.

"Pada kategori ini Marwan Jafar, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menempati peringkat pertama dengan skor 7,00," ucap Nanang di Jakarta Pusat, Selasa (29 Desember 2015).

Untuk kategori ini, kata Nanang, narasumber dalam FGD menilai Marwan sudah menunjukan kinerja lebih unggul dibanding 7 menteri lain. Meskipun masih harus ditingkatkan kinerjanya.

Urutan kedua dalam pemerataan pembangunan, ucap Nanang, diperoleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dengan skor 5,11. Urutan ketiga ditempati Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dengan skor 5,11.

Di urutan kedua dari bawah ada Menteri Perdagangan Thomas Lembong dengan skor 1,68. Di paling bawah ditempati Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Natsir yang hanya mendapat skor 1,47.

Menurut Nanang, Menteri Marwan Jafar menempati posisi strategis karena program-program kementeriannya memiliki relevansi yang sangat kuat dengan upaya membangun dari  pinggiran.

Namun, kendala terbesar dalam upaya pemerataan pembangunan adalah kondisi geografi, khususnya di  daerah perbatasan atau terluar. Butuh dukungan infrastruktur dan konektivitas antar-wilayah agar pemerataan pembangunan berjalan secara optimal. Di sini terletak peran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Menteri Perhubungan.

"Sayangnya, koordinasi lintas-sektor dalam upaya pemerataan pembangunan masih lemah,  khususnya di luar 3 kementerian pada peringkat teratas," ucap Nanang.

‎Mensos Sukses...

‎Untuk program penanggulangan kemiskinan, ada 7 kementerian yang mendapat tugas dan kewenangan ini. Dari 7 kementerian, 20 peserta FGD dan informan yang diwawancarai secara mendalam menilai Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menunjukan kinerja yang sangat baik dibanding 6 kementerian lainnya.

"Mensos dapat skor 7,13. Paling baik dari 6 menteri lain," ucap Nanang.

Skor ini terpaut jauh dari Menteri Kesehatan yang mendapat 3,61 pada peringkat kedua dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di peringkat ketiga dengan skor 3,42. Peringkat paling bawah ditempati Menteri Ketenagakerjaan dengan skor 3,20, dan Menteri Dalam Negeri dengan skor 3,17.

Menurut Nanang, informan sebenarnya menilai program-program penanggulangan kemiskinan yang berjalan sebetulnya belum menunjukkan perubahan yang diharapkan. Program perlindungan sosial seperti PKH, Jamkesmas, dan bantuan sosial untuk kelompok tertentu juga masih terkendala dengan lemahnya pendataan dan relevansinya dengan kebutuhan riil di masyarakat.

"Para informan juga menyebutkan, belum terlihat adanya sinergi penanggulangan kemiskinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ucap Nanang.

Adapun survei ini menggunakan metode studi kualitatif dan berusaha mengkaji kinerja menteri/kementerian yang secara khusus diberi tanggungjawab untuk melaksanakan Nawacita nomor 3.‎ Yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Narasumber atau informan dipilih berdasarkan kriteria yang ketat. Pendidikan terakhir informan ditentukan minimal magister (S-2) dari beragam disiplin keilmuan dan profesi. Hasil penilaian informan dinyatakan dalam skor dengan rentang nilai minimum-maksimum 1,00 - 10,00, kemudian diperingkat dari yang tertinggi hingga terendah.