Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Listrik Diputus, Kantor Golkar Seperti Tempat Hantu Buang Anak

Tagihan listrik setiap bulannya sekitar Rp 140 juta. Sudah dua bulan ini Golkar belum bayar listrik.

oleh Nafiysul Qodar diperbarui 02 Jan 2016, 14:55 WIB

Diterbitkan 02 Jan 2016, 14:55 WIB

Khawatir Ricuh, 300 Polisi Kawal Kantor DPP Golkar

Penjagaan dilakukan di Kantor DPP Partai Golkar untuk menghindari bentrokan kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie.

Liputan6.com, Jakarta - Kekosongan kepengurusan Partai Golkar setelah dicabutnya SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), terhitung 1 Januari 2016 ‎berdampak ke sejumlah aspek.

Salah satunya nasib Kantor DPP Partai Golkar yang berada di Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat. Kantor pusat partai berlambang beringin itu kini dalam kondisi sepi tanpa aktivitas.

Bahkan pada malam hari, kantor gelap gulita lantaran pasokan listrik telah diputus ‎PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Diduga, pemutusan dilakukan karena DPP Partai Golkar nunggak tagihan listrik.

Pantauan Liputan6.com, suasana kantor pusat Golkar itu tidak seperti biasanya yang terawat dan banyak satpam berjaga. Lahan parkiran yang luas juga tampak sepi dan agak kumuh.

Sebelumnya, kantor Golkar sempat dikuasai oleh kepengurusan Agung Laksono selama hampir setahun terakhir.

Namun, semenjak dua bulan lalu, kantor mulai ditinggalkan dan tak terurus. Termasuk soal tagihan listrik selama dua bulan yang belum dibayarkan.

"Ya udah dicabut mas, kemarin katanya ada orang PLN yang ke sini. Kabarnya karena nunggak dua bulan. Jadi kalau malam gelap banget," kata salah seorang staf partai di Jakarta, Sabtu (2/01/2016).

Diungkapkan pria yang minta namanya tidak disebutkan itu, setiap bulan DPP biasanya membayar tagihan listrik sebesar Rp 140 juta rupiah. Artinya kalau dua bulan belum dibayar, tagihannya bisa sampai Rp 280 juta.

"Setahu saya angkanya segitu. Ya kayanya sih belum dibayar, buktinya listrik belum nyala," tutur pria yang sudah aktif membantu kesekretariatan Partai Golkar sejak era Akbar Tanjung itu.

Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Ancol, Leo Nababan, membenarkan adanya pemutusan listrik di kantor DPP Golkar. Namun dia tidak tahu persis sejak kapan listrik di Kantor DPP Partai Golkar itu diputus.

"Iya sudah diputus listrik. Nggak tahu saya mulai kapan. Saya baru dikasih tahu (soal pemutusan listrik) tadi pagi," ujar Leo saat dikonfirmasi Liputan6.com.

Menurut Leo, ‎kantor yang sepi dan tanpa aliran listrik ini akibat tidak adanya pengurus yang sah.

"Ini karena kosong dan nunggak, udah nggak ada yang bertanggung jawab lagi. Udah gelap gulita ‎seperti (tempat) hantu buang anak," terang dia.