Tak Tergoda PPP dan Golkar, PKS Tegaskan Tetap Jadi Oposisi

Liputan6.com, Legian - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan sikapnya untuk tetap berada di luar pemerintahan meski 2 parpol di Koalisi Merah Putih, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar mengubah haluan politiknya dengan mendukung pemerintah Jokowi-JK.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid saat ditemui di sela-sela ‎Rapat Koordinasi Pimpinan MPR di Legian, Bali.

"PKS tetap istiqamah, tetap di luar. Kita menegaskan bahwa politik itu bukan cari musuh, cari banyak kawan, namun bangun demokrasi karena kita sepakat demokrasi tidak harus dalam pemerintahan," ujar Hidayat, Sabtu (30/1/2016) malam.

‎Menurut dia, sikap PKS berada di luar pemerintahan bukan hanya sebagai oposisi, namun untuk memaksimalkan peran check and balance. Sikap tersebut, lanjut dia, sudah sesuai dengan keputusan Majelis Syura partai berlambang bulan sabit dan padi itu.

"Ini dinamika (politik) yang akan terjadi. Yang penting pemerintah terus bekerja untuk mengabdi kepada rakyat. Kita di luar pemerintahan tetap memberikan yang konstruktif, kalau bermasalah kita kritisi," papar Hidayat.

Lebih dari itu, dia mengklaim partainya telah teruji menjadi oposisi. Bahkan, pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, PKS menjadi satu-satunya partai oposisi. Berbeda dengan Partai Golkar yang lebih sering berkuasa.

"Kita kan sudah pengalaman. Kalau Partai Golkar belum punya pengalaman di luar (pemerintahan). Waktu Megawati jadi Presiden, PKS lah satu-satunya di luar pemerintah. Apalagi sekarang ada Partai Gerindra," ucap mantan Ketua MPR itu.

Sebelumnya, Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie alias Ical telah mendeklarasikan diri mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Perubahan sikap politik itu dideklarasikan saat penutupan Rapimnas Partai Golkar di Jakarta, Senin 25 Januari 2016.

Perubahan sikap politik ini pun diikuti anggota KMP lainnya, PPP. Partai berlambang Kabah di bawah pimpinan Djan Faridz itu juga mendeklarasikan diri menduku‎ng pemerintahan Jokowi-JK. Deklarasi diambil ketika Rapimnas II PPP yang digelar di Bogor, Jawa Barat, Jumat 29 Januari 2016.