Liputan6.com, Jakarta - Sebagian penghuni Kalijodo bersiap eksodus besar-besaran meninggalkan kawasan yang sudah lama mereka tempati. Mereka sudah mengemasi barang-barangnya. Nampak beberapa Pekerja Seks Komersial (PSK), bergegas meninggalkan Kalijodo.
Berbeda dengan mereka yang tidak menetap di Kalijodo, warga yang tinggal di kawasan itu justru tengah rapat dengan kuasa hukumnya, Razman Arif Nasution, merancang segala upaya untuk melawan Gubernur Ahok yang dianggap sewenang-wenang.
"Saya sudah menemui Kapolres Jakarta Utara, sudah tahap mencari solusi agar aparatur penegak hukum melaksanakan fungsinya tanpa sedikitpun tergambar atau terpikirkan oleh rakyat bahwa ini intervensi dari kekuasaan," ujar Razman di Kalijodo, Jakarta, Kamis (18/2/2016).
Razman kecewa, sebab surat peringatan dari Wali Kota Jakarta Utara berisi instruksi dan penegasan bahwa Gubernur tak akan berdialog dengan masyarakat. Apalagi surat peringatan pertama yang diterima warga mengharuskan kawasan Kalijodo dikosongkan dalam rentang waktu 7x24 jam.
Baca Juga
"Saya terus terang menyesalkan surat peringatan pertama dari Wali Kota Jakarta Utara. Saya baru membaca (Surat Peringatan 1), bahwa katanya Ahok, tak mau berdialog dengan masyarakat," jelas Razman.
Razman mengaku bingung dengan logika dan kebijakan Ahok. Apalagi, cara-cara dengan mengirimkan aparat keamanan bersenjata dapat memancing emosi dan mengintervensi masyarakat.
"Saya enggak ngerti logika yang dipakai Ahok. Saya hanya ingatkan Pak Ahok, Anda gubernur, kita sudah ingatkan berkali-kali ini rakyat, ini orang cari makan di sini banyak. Oleh karena itu, janganlah dipancing rakyat dengan cara-cara kekerasan," jelas Razman.
Razman memperingatkan Ahok agar tidak melakukan pembongkaran paksa. Ahok dituntut untuk mau duduk bersama dengan warga dan membicarakannya dengan baik.
"Saya khawatir nanti tidak terkondisi dengan baik. Kenapa tidak dialog juga, kalau dia paksakan, maka saya dengan masyarakat akan bersikap," ucap Razman sesaat sebelum rapat dengan tokoh masyarakat di Kalijodo.