Jokowi: Kita Harus Lebih Cepat, Kalau Tidak Ditinggal

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi mengaku akan terus mengecek pembangunan berbagai proyek infrastruktur di berbagai daerah. Dia mengaku tidak ingin hanya terlibat dan hadir dalam peresmian proyek.

‎"Saya ingin melihat pelaksanaannya. Pelaksanaan yang sering kita kedodoran seperti itu, tandatangan seperti itu banyak. Tapi implementasinya yang harus kita dorong," ujar Jokowi saat acara ‎peresmian pembukaan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2/2016).

"Kenapa saya cek sampai urusan kecil, saya kontrol, karena saya ingin pastikan yang tanda tangan itu jalan. Tidak hanya tekan-teken, ndak mau saya," imbuh dia.

‎Jokowi mengatakan, Indonesia saat ini tengah dikejar waktu untuk menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur.‎

Kesiapan infrastruktur ini dinilai sebagai salah satu kunci agar Indonesia mampu bersaing di kancah internasional. Terlebih saat ini telah masuk era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di mana kini negara-negara di Asia Tenggara harus bersaing.

"‎Kalau dalam KTT ASEAN, kepala negara itu bergandengan tangan dan itu lambang kerja sama. Tapi kita memandang, mereka adalah pesaing kita. Kalau mereka bisa cepat, kita harus lebih cepat. Kalau tidak, kita akan ditinggal," tutur ayah 3 anak itu.

"Karena itu ‎pelayanan harus mulai dirombak total, kalau dulu BKPM ngurus satu izin bisa 3 bulan-setahun, kenapa dalam tiga jam dapat 8 izin, ini kan hanya masalah niat dan kemauan, saya minta semua daerah semua sama," sambung dia. ‎

Tidak hanya pelaksanaan proyek, Jokowi juga terus mengawasi waktu tunggu bongkar muat (dwell time) di pelabuhan Tanjung Priok.‎ Jokowi  mengaku cukup puas karena proses dwell time di Tanjung Priok saat ini sudah sekitar 3 hari dari sebelumnya yang mencapai 6 hari.

"Sekarang (dwell time) sudah mirip-mirip Singapura. Pokoknya dweling time seperti yang sudah-sudah, nggak ada lagi. Kita akan cek semuanya," pungkas Jokowi. Turut hadir dalam acara ini Kepala BKPM Franky Sibarani, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, dan sejumlah menteri.