Timnas Indonesia vs Jepang, Garuda dan Samurai Biru Beda Jalan Menuju Piala Dunia 2026

PDIP Minta Presiden Lebih Bijak Selesaikan Kegaduhan Para Menteri

Jokowi tidak cukup hanya memberikan pernyataan-pernyataan tegas untuk mengingatkan para menteri yang berselisih.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 05 Mar 2016, 14:27 WIB

Diterbitkan 05 Mar 2016, 14:27 WIB

Jokowi-JK Berfoto Bersama Menteri Kabinet Kerja

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berpose bersama para Menteri didampingi pasangannya masing-masing, Jakarta, Senin (27/10/2014). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Silang pendapat ditunjukkan sejumlah menteri Kabinet Kerja. Terakhir, polemik terlihat antara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Pereira meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi lebih bijaksana dalam menyelesaikan kegaduhan para menterinya.

Jika penyelesaian kegaduhan tersebut dilakukan dengan tidak bijaksana, bisa merugikan pemerintahan ke depan karena menyangkut program-program pemerintah.

"Presiden harus arif, jangan sampai akibatnya malah fatal," kata Andreas dalam diskusi 'Para Menteri Bertikai, Apa Langkah Presiden Jokowi' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/3/2016).

Menurut dia, Jokowi tidak cukup hanya memberikan pernyataan-pernyataan tegas untuk mengingatkan para menteri yang berselisih. Namun, di sisi lain, Jokowi tidak dibenarkan melakukan sapu bersih dengan mengganti menteri yang terlibat perselisihan.

Andreas menambahkan, masing-masing menteri memiliki pandangan dan pemikiran berbeda mengenai suatu hal. Bahkan, lanjut dia, bisa jadi pendapat yang dipertahankan masing-masing menteri memiliki kebenaran.

"Kalau semua ribut lalu diganti, itu tidak benar juga. Jokowi harus mencari mana yang benar, mana yang salah," tandas Andreas.

Selain Marwan Jafardi antaranya yaitu antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Maritim Rizal Ramli mengenai Blok Masela.

Sudirman dalam sebuah kesempatan mendukung kilang gas Masela terapung di laut. Sementara Rizal Ramli menginginkan pembangunan kilang gas di darat karena dianggap memberikan dampak ekonomi yang lebih besar. Selain itu, pembangunan kilang gas di darat biayanya lebih murah.

Silang pendapat juga terjadi antara Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengenai kebijakan impor beras. Amran mengatakan, selama setahun kepemimpinannya, Indonesia tidak lagi mengimpor beras. Namun, Thomas Lembong justru mengatakan, pemerintah masih bernegosiasi terkait rencana impor beras dari Vietnam dan Thailand.

*** Saksikan Live Gerhana Matahari Total, Rabu 9 Maret 2016 di Liputan6.com, SCTV dan Indosiar pukul 06.00-09.00 WIB. Klik di sini.