Menteri Yuddy: BNN Belum Saatnya Jadi Lembaga Setingkat Menteri

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo berencana menyetarakan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan kementerian. Namun, ada yang tidak setuju dengan rencana tersebut, termasuk salah satu pembantu Jokowi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi.

Menurut dia, peningkatan status bukan lah yang penting dan dibutuhkan oleh BNN saat ini.

"Kami belum melihat adanya urgensi untuk melakukan perubahan perpres terhadap BNN. Dan yang paling penting kan sekarang bagaimana BNN melaksanakan tupoksinya dengan semaksimal mungkin," ujar Yuddy di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 14 Maret 2016.

Menurut dia, yang dibutuhkan oleh BNN saat ini adalah dukungan anggaran yang lebih besar. BNN juga memerlukan dukungan dari seluruh instansi untuk memerangi kejahatan narkoba.

"Yang kami lihat sampai saat ini yang dibutuhkan BNN adalah dukungan anggaran, dukungan koordinasi dan pelaksanaan peranan semaksimal mungkin dengan dukungan semua instansi pemerintah‎. Kalau  soal kelembagaan itu sepenuhnya kewenangan presiden. Jadi kalau presiden menilai perlu setingkat menteri, tinggal kami sampaikan perubahan Perppres nya," ucap Yuddy.

Pihaknya telah menyampaikan usulan tersebut kepada Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan. Namun, keputusan tetap berada di tangan Presiden Jokowi. Pihaknya hanya menyampaikan gagasan dan hasil kajian yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB.

"Pak menko sudah sampaikan untuk segera menindaklanjuti perubahan struktur kedudukan BNN. Namun tentu kami beri pertimbangan pada Menko Polhukam, menurut kajian kami persoalan utama BNN ini bukan masalah kelembagaannya. Karena banyak juga lembaga setingkat menteri yang katakanlah belum memaksimalkan perannya," kata Yuddy.

Komentar Buwas

Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso mengatakan akan ikut dengan keputusan pemerintah. Terlebih, wacana peningkatan status itu bukan tercetus dari dirinya. Peningkatan itu merupakan keinginan Presiden Joko Widodo.

"Ini bukan inginnya BNN yang jadi kemeneterin. Itu keinginan Presiden melalui Menko Polhukam. Beliau pikir ini perlu. Jadi bukan saya yang ingin. Kalau saya tidak perlu ditingkatkan, juga akan bekerja. Jadi ini keinginan Presiden, supaya koordinasi lebih mudah," ucap Budi di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, Senin 14 Maret 2016.

Pria yang akrab dipanggil Buwas itu menambahkan, jika BNN naik level setingkat kementerian, maka kewenangan BNN dalam pemberantasan narkotika akan ditambah pula. Hal ini disambut positif olehnya. Tapi yang pasti, dia juga ingin ada peningkatan kualitas peralatan 'tempur' BNN.

"Kalau naik level, pasti kewenangan ditambah. Peralatan kita juga sudah ketinggalan jaman, apalagi bandar dan mafia itu punya peralatan yang berteknologi di atas kita," ujar Buwas.