Luhut: Kami Akan Minta Maaf pada Korban Tragedi 1965, Asalkan...

Liputan6.com, Jakarta - Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan membantah pemerintah tidak mau meminta maaf terhadap para korban tragedi 1965. Menurut dia, pemerintah tetap membuka peluang itu asalkan semua bukti keterlibatan negara dalam tragedi berdarah itu terpenuhi.

Luhut menjelaskan, banyak masyarakat yang salah berpandangan soal langkah pemerintah menyikapi tragedi 1965. Simposium yang dibuat pun bertujuan untuk mencari fakta-fakta yang menunjukan adanya pelanggaran HAM.

"Tidak benar bahwa kami tidak mungkin minta maaf, yang saya buka kalau ada mass grief (kuburan masal), bisa diidentifikasi dengan jelas, bisa aja peluang untuk melakukan itu tapi sampai hari ini, kepada siapa saya mau minta maaf, yang jelas sudah ada 6 jenderal TNI yang dibunuh, itu sudah jelas, yang lain kan belum ada," tegas Luhut di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (25/4/2016).

Rapat untuk membedah permasalahan ini juga terus dilakukan. Presiden Joko Widodo juga sudah memerintahkan permasalahan ini harus selesai tahun ini juga.

"Tahun ini semua harus tuntas kita selesaikan. Biarkan bangsa ini menyelesaikan masalahnya sendiri, jangan ada intervensi lain. Kalau mau undang orang lain, ya kita undang tidak ada masalah, tapi tidak dalam konteks bahwa mereka melakukan fake finding," ucap mantan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) itu.

Luhut juga menambahkan bahwa pengungkapan tragedi 1965 juga untuk menjadi pembelajaran bagi generasi saat ini dan tidak menjadi beban masa lalu yang diwariskan bagi generasi mendatang.   

"Ini pun presiden sangat paham dan memberikan petunjuk untuk kita teruskan supaya jangan jadi beban generasimu nanti bahwa bangsa ini seperti bangsa yang tidak tahu apa yang harus dilakukan," pungkas Luhut.