Wasekjen: Kepengurusan PPP 2016-2021 Baik dan Akomodatif

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM telah mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2016-2020 hasil Muktamar VIII di Pondok Gede, Jakarta. Komposisi kepengurusan PPP tersebut dinilai sudah sangat profesional dan diharapkan menjadi pemersatu partai.

"Mengenai susunan pengurus PPP 2016-2021 sudah cukup baik dan akomodatif," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP Muhammad Iqbal di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 28 April 2016.

Iqbal mengatakan, susunan pengurus PPP hasil Muktamar Pondok Gede sudah mengakomodir dua kubu PPP yang berseteru. Diharapkan dengan pengurus saat ini, konflik partai berlambang Kakbah tersebut tidak terulang.

"Yaitu kubu Jakarta dan Surabaya dan juga melibatkan senior di dalam kepengurusan saat ini," ujar dia.

Anggota Komisi IX DPR ini juga mengapresiasi kepengurusan PPP yang mengikutsertakan beberapa tokoh dari luar partai dan para profesional, seperti mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrrachman Ruki.

"Serta mengikutsertakan para profesional dan tokoh nasional di dalam pengurus PPP," Iqbal menandaskan.

PPP periode 2016-2021 hasil Muktamar VIII di Pondok Gede, Jakarta dipimpin Romahurmuziy dan Sekretaris Jenderal Arsul Sani. Terdapat 11 wakil ketua umum. Sedangkan total pengurus berjumlah 146 orang.