Berebut Pucuk Beringin di Nusa Dua

Liputan6.com, Jakarta - Setya Novanto tak sadar sorotan kamera merekam dirinya di shaf terdepan. Seolah khusyuk, kepala Setya tertunduk ke bawah dengan mata terpejam saat mendengarkan lagu yang dibawakan paduan suara.

Sebelum lagu usai, ada peristiwa lucu terjadi. Calon ketua umum Partai Golkar yang berdiri di antara Ade Komarudin dan Airlangga Hartarto itu ternyata tertidur. Dia tiba-tiba terhuyung ke depan. Badannya nyaris jatuh. Seketika ia tersadar dan langsung membuka mata. Dia lalu melihat ke arah kiri sambil tersenyum malu.

Aksi 'unik' Setya itu terjadi pada acara pembukaan Munaslub Golkar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Sabtu 14 Mei 2016. Munaslub itu dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, yaitu 14-16 Mei 2016.

Dengan dibuka oleh Presiden Joko Widodo, pertarungan menduduki kursi Golkar 1 resmi diperebutkan. Ada 8 nama yang akan bertanding untuk menjadi pimpinan pucuk di pohon beringin tersebut.

Mereka adalah Ade Komarudin nomor urut 1, Setya Novanto nomor urut 2, Airlangga Hartarto nomor 3, Mahyudin nomor 4, Priyo Budi Santoso nomor 5, Aziz Syamsuddin nomor 6, Indra Bambang Utoyo nomor 7, dan Syahrul Yasin Limpo nomor 8.

Sejumlah ketua umum dan petinggi partai juga turut hadir dalam Munaslub Golkar. Di antaranya, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Hanura Wiranto, Ketum PPP Romahurmuziy, dan Ketua Umum Perindro Hary Tanoesoedibjo. Sedangkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri absen dan diwakilkan sang sekretaris jenderal, Hasto Kristiyanto.

Rebut Hati Pemilih

Dari delapan calon ketua umum, terdapat dua kandidat yang diprediksi bakal bertarung ketat memperebutkan kursi Golkar 1. Keduanya adalah Setya Novanto dan Ade Komarudin.

Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai, keduanya memiliki kekuatan dua hal. Yaitu sosial dan finasial. Selain itu, keduanya juga disebut memiliki kedekatan dengan pemerintah.

Karena itu, Akom pun langsung melakukan cara kreatif untuk mencari perhatian peserta Munaslub. Yaitu dia menggunakan drone untuk menerbangkan banner dirinya. Sontak saja, pesawat tanpa awak yang membawa banner caketum Golkar nomor urut 1 itu menjadi pusat perhatian peserta munaslub.

Drone berputar-putar di langit Nusa Dua, Bali, tepatnya di sekitaran arena munaslub. Gambar wajah Akom terlihat jelas dari darat. Pantauan di lapangan, cukup lama drone Akom berkeliling di atas arena munaslub.

Sedangkan Setya Novanto melakukan pertemuan makan siang bersama Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan di The Mulia Hotel Nusa Dua, Bali.

Keduanya makan di table 8 restoran hotel mewah tersebut. Setelah dengan Setnov, Luhut memanggil 2 caketum lainnya, yakni Priyo Budi Santoso dan Indra Bambang Utoyo.

Luhut mengatakan, sebagai kader Partai Golkar tentu wajar memiliki jagoan dan mendukung salah satu calon, serta membawa pesan Presiden. Hanya saja Luhut tak mau mengungkapkan makan siang bersama itu merupakan bagian dari dukungan terhadap Setnov.

Sidang pembahasan tata tertib Munaslub Partai Golkar sempat ricuh saat pembahasan penentuan pimpinan sidang. Kericuhan bermula saat perwakilan dari DPD II Sulawesi Tenggara Tahir Kimih mengungkapkan pendapat terkait Pasal 16 terkait unsur pimpinan Munaslub Golkar.

Pasal 16 ayat 4 itu mengatur tentang pimpinan Munaslub yang merupakan kesatuan kolektif terdiri dari 1 orang dari DPP, 3 orang dari DPD Provinsi, 1 orang dari Ormas dan Organisasi sayap.

Belum usai menyampaikan pendapat, perwakilan DPD II Sulawesi Tenggara lainnya berdiri dan mempertanyakan keabsahan Tahir. Akhirnya, Tahir dan perwakilan DPD itu dipanggil oleh Nurdin selaku ketua SC. Hasilnya, ID M Tahir disita karena diduga diperoleh dengan prosedur tidak resmi. Tahir pun kemudian diboyong keluar ballroom hotel.

Setelah melalui berbagai pertimbangan, Forum Munaslub Partai Golkar mendapuk Nurdin Halid sebagai Ketua Sidang Paripurna Munaslub. Pemilihan ini atas persetujuan melalui rapat dengan DPD I dan DPD II partai beringin tersebut.

"Setelah dilakukan pembicaraan terbatas dengan beberapa pengurus DPP Partai Golkar, ketua umum memutuskan yang diamanatkan menjadi pimpinan Munaslub adalah saudara Nurdin Halid," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Minggu (15/5/2016).

Idrus mengatakan, posisi Nurdin yang juga Ketua Steering Committee dinilai memberikan banyak masukan bagi kemajuan Munaslub Golkar. Posisinya sebagai Ketua Bidang Kepartaian yang bertanggung jawab pada organisasi juga dianggap layak memimpin jalannya sidang.

Belum usai menyampaikan pendapat, perwakilan DPD II Sulawesi Tenggara lainnya berdiri dan mempertanyakan keabsahan Tahir. Akhirnya, Tahir dan perwakilan DPD itu dipanggil oleh Nurdin selaku ketua SC. Hasilnya, ID M Tahir disita karena diduga diperoleh dengan prosedur tidak resmi. Tahir pun kemudian diboyong keluar ballroom hotel.

Nurdin juga akan didampingi oleh 4 wakil dari DPD Partai Golkar, di antaranya DPD I Jawa Barat, Maluku, dan Riau.

"Ini sudah ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Aburizal Bakrie," ujar Idrus.

Perdebatan soal metode pemilihan calon ketua umum Partai Golkar semakin meruncing. Para calon ketua umum (caketum) ramai-ramai menolak pemilihan terbuka yang muncul dalam usulan.

Calon Ketua Umum Partai Golkar Indra Bambang Utoyo tetap memilih pemilihan secara tertutup. Dia tidak ingin pengalaman buruk munas sebelumnya terulang lagi pada Munaslub Bali ini.

"Tertutup. Kita pengalaman buruk di Bali. Karena terbuka dan menuduh aklamasi. Kalau terbuka, yang punya suara tidak bisa secara tebuka mengeluarkan suaranya," kata Indra di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Sabtu 14 Mei 2016.

Indra bahkan rela mundur dari caketum bila mekanisme pemilihan tetap dipaksakan terbuka. Bagi dia, yang terpenting munaslub berjalan dengan bersih.

Hal senada juga disampaikan calon ketua umum lainnya, Airlangga Hartanto. Menurut dia, dalam AD/ART partai untuk mendapat dukungan 30% harus dilakukan voting tertutup.

Tak hanya itu, lima calon ketua umum lainnya yaitu Ade Komarudin, Mahyudin, Priyo Budi Santoso, Aziz Syamsuddin, Indra Bambang Utoyo, dan Syahrul Yasin Limpo juga kompak menolak pemilihan dilakukan secara terbuka. Hanya Setya Novanto yang tidak menolak sistem pemilihan ini.

"Saya ikuti saja. Yang jelas apapun yang diputuskan panitia saya akan ikuti sebaik-baiknya dan akan tunduk putusan itu," ujar Setya di Nusa Dua, Bali, Sabtu (14/5/2016).

Politisi senior Partai Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menilai pemilihan ketua umum partai secara terbuka akan bermasalah. Partai Golkar akan kembali dihadapkan perpecahan.

"Apabila terbuka, nanti di masa yang akan datang akan menimbulkan poros. Menimbulkan nanti kawan dan lawan terus-menerus," ucap JK di rumah dinasnya, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/5/2016).

"Sebenarnya sudah aturan kalau masalah orang ya harus tertutup," imbuh dia.

Sistem pemilihan terbuka-tertutup bahkan dipertanyakan keabsahan sumbernya. Ketua Sidang Munaslub Golkar Nurdin Halid menegaskan tidak ada keputusan pemilihan ketua umum berjalan terbuka atau tertutup. Yang ada hanya langsung, umum, bebas, dan rahasia.

"Yang terbuka-tertutup itu dikembangkan dari mana, kita tidak mengenal yang namanya tertutup-terbuka, yang kita kenal itu adalah pemilihan ketua umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia," ujar Nurdin di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Minggu (15/5/2016).

Aturan itu, sudah tertuang pada Pasal 25 ayat 1 pada AD/ART yang sudah disahkan. Dalam pasal itu memang tidak disebutkan adanya terbuka atau tertutup.

"Kalau rahasia berarti tidak ada orang yang boleh lihat, kan gitu. Jadi bukan tertutup-terbuka," imbuh Nurdin.

Setelah ini, mekanisme pemilihan caketum Golkar nanti akan dibicarakan lebih lanjut pada paripurna VI tentang tata cara dan kriteria pemilihan calon ketua umum. Sejauh ini konsep pemilihan sudah disiapkan.

Pertama penjaringan dan disahkan, lalu penjaringan menjadi calon ketua umum harus mendapat 30% suara. Mulai dari situlah, pemilihan akan dilakukan langsung, umum, bebas, dan rahasia.

"Mudah-mudahan ini disepakati dan disetujui, tapi saya yakin disetujui karena payung hukumnya sudah jelas," ujar Nurdin.