Nurdin Halid: Tidak Ada Larangan Mantan Napi Jadi Pengurus Golkar

Liputan6.com, Jakarta - Beredarnya struktur kepengurusan Partai Golkar membuat banyak pihak mempertanyakan keinginan partai ini untuk merebut hati pemilih setelah dilanda konflik internal. Sebab, ada beberapa nama yang bermasalah atau pun eks (mantan) narapidana masuk ke dalam kepengurusan Partai Golkar itu.

Namun, anggota Tim Formatur Nurdin Halid menanggapinya dengan santai dan mengatakan tidak ada masalah dengan hal itu. Selagi tak ada larangan, maka hal itu boleh-boleh saja dilakukan.

"(Eks napi masuk ke kepengurusan) Enggak ada larangan, tidak ada larangan kan? Orang yang pernah dipenjara jadi presiden aja bisa, apalagi cuma jadi pengurus Golkar," ucap Nurdin ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (27/5/2016)..

"Kalau mau dipermasalahkan, salahkan Mahkamah Konstitusi kenapa membolehkan, sekarang eks napi juga banyak yang jadi calon gubernur, jadi bupati, wali kota ada kan? UU membolehkan, mereka tidak pernah dicabut hak politiknya," sambung dia.

Nurdin menambahkan, tidak ada yang salah kalaupun nantinya dalam kepengurusan Golkar terdapat mereka yang pernah dipenjara. Yang penting dia bisa bekerja dan mengabdi.

"Negara kita kan negara hukum, yang membolehkan Mahkamah Konstitusi kan? Jadi jangan menjadi persoalan, jangan iri hati. Lebih baik memilih orang yang pernah dipenjara tapi berprestasi, mengabdi, dibanding orang yang dipenjara saat menjadi pengurus partai," tegas Nurdin.

Struktur Dewan Pakar

Sedangkan soal beredarnya susunan daftar struktur Dewan Pakar Partai Golkar, Nurdin membantahnya. Ia menegaskan kalau susunan Dewan Pakar yang beredar tidak akurat.

"Aduh enggak tahu itu siapa yang mengedarkan, enggak tau itu, tidak terbuka, dan tidak akurat. Yang beredar enggak tau itu kebenarannya," ungkap Nurdin.

Ia menegaskan tidak ada kecemburuan atau pun iri hati di antara para kader Partai Golkar soal susunan kepengurusan yang sedang dibuat.

"Saya sudah menjadi Ketua DPP Partai Golkar sejak 2010. Tidak ada satu pun kader Golkar yang mempersoalkan dan itu cemburu hati dan iri hati terhadap prestasi yang saya torehkan pada Partai Golkar," papar Nurdin.

Selain itu, dia juga membantah kalau salah satu tim loyalis calon ketua umum Ade Komaruddin mengajukan protes terkait susunan kepengurusan.

"Kenapa mesti protes? Memang wajib dimasukkan? Seluruh kader punya hak untuk masuk, kalau ada yang tidak masuk tidak perlu diprotes karena tidak ada kewajiban untuk memasukkan. Jadi Tim Formatur pasti melihat mereka yang potensial, punya kapasitas. Tim Formatur juga pasti mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan menghargai etika," kata Nurdin.