Kabar Terbaru Pendirian Sekolah Rakyat untuk Warga Miskin, Kapan Mulai?

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah semakin mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026.

Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak dari keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan. Program ini juga diklaim jadi langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini bersama Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, membahas percepatan pembangunan Sekolah Rakyat.

Sebagai upaya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim di seluruh Indonesia.

"Kami mendukung akselerasi Sekolah Rakyat dari sisi penyediaan guru, tenaga pendidik dan penguatan kelembagaan Sekolah Rakyat," ungkap Menteri Rini dalam keterangan tertulis, Kamis (10/4/2025).

Mandat Kementerian PANRB

Rini menjelaskan, dalam Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2025, Kementerian PANRB diberikan mandat untuk menyiapkan formasi jabatan guru dan tenaga pendidik serta kelembagaan dalam program Sekolah Rakyat.

Menurut dia, Kementerian PANRB mendukung Sekolah Rakyat dari aspek SDM dan kelembagaan. Dalam aspek SDM, Kementerian PANRB memiliki tugas terkait mobilitas ASN untuk pemenuhan guru dan tenaga pendidik yang dibutuhkan.

Sementara itu dalam dukungan kelembagaan, Kementerian PANRB akan menguatkan kelembagaan Sekolah Rakyat yang dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial.

Mensos Saifullah Yusuf menyampaikan, hingga saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Gus Ipul menyebutkan bahwa program ini akan mulai berjalan paling cepat Juli 2025 di daerah yang sudah siap infrastruktur dan penunjangnya.

"Saya terima kasih Ibu Menteri, Bapak Wakil Menteri dan juga tim yang merespon dengan cepat apa yang harus kita kerjakan. Salah satu diantaranya adalah tentang kelembagaan Sekolah Rakyat ini. Kami tentu akan menindaklanjuti saran-saran semua ketentuan yang ada dalam rangka memantapkan kelembagaan ini," ungkapnya.

Gus lpul mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar program ini terus dimatangkan dan bisa mencakup sebanyak mungkin daerah. Ia juga menekankan, Sekolah Rakyat merupakan sekolah gratis dan seluruh kebutuhan siswa akan dipenuhi dalam pelaksanaannya.

"Kami tadi dapat banyak masukan bagaimana tata kelola yang harus kita bangun sejak awal sehingga pelaksanaan penyelenggaraan itu bisa diukur dengan baik, bisa diawasi dengan baik dan disamping tata kelola kita berdiskusi tentang sumber daya manusia yang kita butuhkan, baik untuk guru maupun juga tenaga kependidikan yang lain," tuturnya.