Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham membantah keabsahan susunan kepengurusan Partai Golkar di bawah pimpinan Setya Novanto yang beredar ke publik. Ia mengatakan susunan kepengurusan yang ber‎edar ke publik itu tidak resmi.
"Enggak. Saya kira itu tidak resmi itu, bukan itu yang sebenarnya. Itu adalah merupakan semacam keinginan. Tapi bukan itu. Tapi yang pasti itu sudah lama beredar. Keputusan itu sudah dua hari lalu disusunnya dari formatur," kata Idrus saat dihubungi di Jakarta, Jumat (27/5/2016).
Bahkan Idrus mengaku, tak mengetahui secara pasti ada berapa nama yang sudah masuk daftar kepengurusan DPPÂ Golkar yang sudah tersebar.
"Saya enggak tahu pasti," ujar dia.
Baca Juga
Namun, menurut Idrus, semua kader Golkar yang masuk dalam kepengurusan DPP Golkar dipastikan orang yang tidak mempunyai masalah hukum. Kalaupun ada, dirinya memastikan hal tersebut sudah selesai secara hukum.
"Itu kan sudah selesai semua. Jadi secara UU, mereka-mereka itu kan juga sudah mencalonkan sebagai anggota Dewan. Iya kan, enggak ada masalah," ucap dia.
Idrus berencana mengklarifikasi kepada publik soal kepengurusan DPPÂ Golkar yang sudah beredar luas. "Nanti kita akan dijelaskan ke rakyat. Kita jelaskan ke mereka, bahwa UU-nya membolehkan seperti itu. Pak Nurdin clear. Siapa lagi yang enggak clear?" Idrus menandaskan.