JK: Perlu Penegakan Hukum Agar Gajah Tak Punah

Liputan6.com, Jakarta - Semakin berkurangnya hutan Indonesia membuat keberadaan sejumlah hewan seperti Gajah Sumatera terancam. Belum lagi, maraknya perburuan untuk mengambil gading gajah yang belum bisa ditangani secara serius.

Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan, masalah seperti ini tidak bisa dikerjakan sendiri. Butuh penegakan hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa perburuan gajah merupakan suatu hal yang dilarang.

Sehingga stigma memiliki gading gajah yang awalnya menjadi sebuah kebanggaan bisa diubah.

"Di seluruh dunia tidak boleh diperdagangkan lagi, siapa yang membawa gading itu kriminal. Jadi itu artinya, dulu gading itu kebanggaan, semua rumah-rumah yang baik termasuk dulu di Istana ada gading, sekarang enggak boleh lagi, diukir. Justru sekarang menjadi pelanggaran," kata JK usai membuka Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke-20 di JCC, Jakarta, Kamis (9/6/2016).

Menurut JK, permasalahan gajah tak hanya soal bisnis ilegal. Gajah juga bisa dijadikan indikator baik tidaknya kondisi hutan di Indonesia. Sehingga langkah memperbaiki lingkungan hidup bisa dilakukan dengan tepat, dibarengi dengan penegakan hukum.

"Bagaimana mempunyai suatu kehidupan yang lebih baik dan siapa yang melanggar dapat hukum. Nah itu tujuannya daripada kampanye. Dan kampanye ini, kampanye dunia," JK menandaskan.