Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali menyoroti kinerja Dinas Taman dan Pemakaman DKI Jakarta. Kinerja dinas tersebut dianggapnya kacau.
Belum lama ini, Ahok merotasi sejumlah pegawai di dinas tersebut karena melakukan pungli. Kini, kinerja dinas itu disorot karena adanya makam fiktif.
Selain makam fiktif, masalah yang belum terpecahkan adalah lambannya pembebasan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH).
"Dia sengaja pelan-pelan (beli tanah). Dia mengulur-ngulur waktu supaya bisa nyolong. Dia kan mainnya halus. Sampai sekarang belum. Beli tanah, selalu dapat laporan di depan kan? Surat dari April (sudah tanda tangan kepala dinas. Nih Juni, belum bayar-bayar tanah. Aneh enggak?" ungkap Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (10/6/2016).
Menurut dia, mangkraknya pembelian tanah makam disebabkan faktor kesengajaan Dinas Pertamanan. Dia menduga dengan memperlambat proses administrasi, pejabat 'nakal' tersebut dapat memperoleh komisi atau pungli.
"Karena elu enggak mau deal, enggak mau komisi, dia baru kirim kemarin terimanya. Karena dia bilang surat kamu ini kurang kalau enggak pakai notaris ini, enggak bisa balik nama. Terus mesti balik nama pakai duit dia. Berapa duit? Rata-rata di atas Rp 30 ribu per meter katanya," papar Ahok.
Dia mengaku sudah mencoba berbagai cara untuk menghindari oknum pungli di dinas taman, salah satunya adalah uang pembayaran pembelian lahan harus ditransfer langsung ke pemilik tanah bukan dengan cara tunai.
"Transfer uang mesti ke nama pemiliknya. Wah bingung beli tanah sekarang, enggak ada calo. Dia takut pemiliknya nggak mau bagi hasil nanti. Langsung enggak bisa beli. Ada bukti enggak? Susah. Dia cari alasan surat itu, surat ini," ucap Ahok
Mantan Bupati Belitung Timur itu mencontohkan pembelian lahan Kantor Kedubes Inggris yang berada di dekat Bundaran HI yang sangat lambat. Padahal, pihak Kedubes Inggris sudah bersedia menjual. Ahok mengaku sampai ditegur oleh Dubes Inggris menanyakan kepastian apakah jadi membeli atau tidak.
"Makanya kita ini kalau ada yang komisi permainan kenceng. Kalau pakai surat kuasa, kuasa pemilik cepat bayarnya. Tapi kalau balik ke pemilik lamban. Makanya jadi gubernur ngadu otot jantung, siapa paling tahan. Tarik ulur aja tahan-tahanan begitu," ucap Ahok.
Sementara itu saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Ratna Dyah Kurniati mengakui pembebasan lahan di DKI masih lamban. Hal tersebut, lanjut dia, karena proses adminiatrasi yang membutuhkan waktu.
"Untuk satu lokasi satu sampai dua minggu dokumen harus lengkap pajaknya harus dibayarkan. Baru bisa kita lakukan pembebasan lahan. Nanti kalau bermasalah kita juga yang repot. Tapi Minggu depan kita sudah mulai pembayaran. (Target) 100 lokasi lahan. Tapi sudah ada yang kita musyawarah warga sekitar 30 lokasi," ucap Ratna saat dihubungi.
Kejengkelan Ahok Lihat Kinerja Dinas Taman dan Pemakaman
Kini, kinerja dinas itu disorot Ahok karena adanya makam fiktif.
diperbarui 10 Jun 2016, 19:55 WIBDiterbitkan 10 Jun 2016, 19:55 WIB
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Cara Membuat Sambal Kecap yang Lezat dan Mudah
7 Potret Wisuda Rumi Rach yang Menawan, Cucu Ratu Dangdut Elvy Sukaesih
Mbah Guru Matematika Dapat Penghargaan dari Presiden Prabowo, Semangatnya Mengajar Lewat TikTok Bikin Kagum
Resep Pukis Traditional, Cara Mudah Membuat Kue Lembut dan Nikmat
Begini Cara Termudah Membersihkan Hati, Penjelasan Buya Yahya
VIDEO: Gerai Sosis Wina Mendapat Pengakuan UNESCO
Cara Membuat Roti Bakar Lezat dan Praktis untuk Sarapan
Sanksi Pidana untuk Anggota Polda Sumsel yang Tidak Netral Saat Pilkada 2024
Sinergi Aparat dan Masyarakat, Pilkada Sumsel 2024 Zero Conflict
VIDEO: Taylor Swift Habiskan Black Friday di Tengah Lautan Merah saat Sang Pacar Menghadapi Raiders
Range Rover Evoque Anyar Mengaspal di Indonesia, Harga Nyaris Rp 2 Miliar
Diplomasi Monyet Emas Hidung Pesek Asal China untuk Prancis