Liputan6.com, Jakarta - Pengadilan HAM Internasional di Den Haag memutus pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan pascagerakan 30 September 1965. Putusan yang diketok pada November 2015 itu diserahkan Pengadilan Rakyat Internasional atau International People Tribunal (IPT) 1965 kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
"Komnas HAM tentu menghargai proses pengambilan keputusan dan hasil IPT 1965. Setelah menerima materi ini, tindaklanjut kami akan sejalan dengan mandat dan fungsi pokok sebagai lembaga negara," ujar Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat di Kantor Komnas HAM Jakarta, Senin 25 Juli 2016.
Dia memastikan, komitmen Komnas HAM tak berubah. Terlebih, lembaga tersebut tengah menangani sejumlah kasus pelanggaran HAM berat. Salah satunya kasus 1965.
Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah mengatakan, pihaknya masih akan mendalami putusan IPT 2016 yang baru dipublikasikan pada 20 Juli 2016.
"Tim baru akan mencermati dulu, baru memutuskan apakah dasar (materi putusan) ini mau dipakai atau tidak," ujar Roichatul.
Komnas HAM, lanjut dia, belum bisa menjanjikan apapun terhadap tim Yayasan IPT 1965. Pasalnya, perlu ada koordinasi dengan pihak pemerintah, seperti Kejaksaan Agung dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
Koordinator Yayasan IPT 1965, Nursyahbani Katjasungkana pun memaparkan sejumlah pelanggaran yang tercantum dalam putusan tersebut. Salah satunya soal pembantaian massal pascaperistiwa 1965.
"Data yang masih disepakati saat ini 500 ribuan orang," ucap Nursyahbani.
Lalu, lanjut dia, ada pula pelanggaran berupa penangkapan tanpa proses hukum yang jelas.
"Hukuman yang diterima korban, mulai dari 1-15 tahun, bisa lebih," ujar Nursyahbani.
Pelanggaran lain yang ditemukan adalah perbudakan dan kerja paksa, pengasingan, penyiksaan, penghilangan paksa, pencabutan paspor mahasiswa Indonesia di luar negeri, kekerasan seksual, genosida, hingga dugaan pelibatan negara lain dalam peristiwa 1965.
Pascapublikasi putusan IPT 1965, sempat muncul rekomendasi terhadap pemerintah Indonesia agar meminta maaf kepada para korban, penyintas, dan keluarga korban. Pemerintah pun didesak melakukan menyelidiki dan menindak pelaku di balik sejarah kelam Indonesia tersebut.
Komnas HAM Janji Tindak Lanjuti Putusan Tragedi 65
Pengadilan HAM Internasional di Den Haag memutus pemerintah bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan pascagerakan 30 September 1965.
diperbarui 26 Jul 2016, 06:59 WIBDiterbitkan 26 Jul 2016, 06:59 WIB
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
DPR Akan Kaji Dana Pensiun Seumur Hidup untuk Anggota
Indonesia Yakini Pengakuan Palestina Jadi Game Changer Konflik Timur Tengah
Saksikan Sinetron Luka Cinta Jumat 4 Oktober 2024 Pukul 21.30 WIB di SCTV, Simak Sinopsisnya
Hoaks Seputar Kopi, dari Mengandung Bahan Berbahaya sampai Jadi Obat
Ada Perayaan HUT TNI di Monas, Transjakarta Tak Operasikan 3 Layanan Ini
Geser Jeff Bezos, Mark Zuckerberg Jadi Orang Terkaya Kedua Dunia
Mengungkap Kepribadian Seseorang Penggemar Musik Rock
VIDEO: Pertikaian Tragis! Pria di Tangerang Selatan Nekat Bakar Diri
Razman Pengacara Vadel Badjideh Bahas Dugaan Penelantaran Lolly, Nikita Mirzani Menolak Pusing
Dibandingkan dengan Lamine Yamal, Ange Postecoglou Sebut Keunggulan Mikey Moore
4 Ciri Alpha Woman, Kepemimpinan Kuat dan Karakter Tangguh yang Dimiliki
9 Tanda Gaya Bicaramu Disukai oleh Orang-Orang, Tegas dan Penuh Pengertian