Menteri Puan Minta Tutup Celah Kasus BPJS Palsu

Berdasarkan temuan diketahui bahwa pelaku memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang bagaimana mendapatkan kartu BPJS Kesehatan.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 28 Jul 2016, 23:00 WIB
Diterbitkan 28 Jul 2016, 23:00 WIB
20160726-Rakor dengan Menko PMK, Menkes Laporkan Progres Penanganan Vaksin Palsu-Jakarta
Menko PMK Puan Maharani berjabat tangan dengan Menkes Nila F Moeloek ketika hadir memimpin rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (26/7). Rakor membahas progres penanganan kasus vaksin palsu. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menggelar rapat bersama jajaran menteri di bawah koordinasinya. Rapat tersebut membahas mengenai peredaran kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) palsu.

Diawal rapat, Puan mengajak semua pihak terkait untuk meningkatkan sosialisasi BPJS Kesehatan kepada seluruh masyarakat. "Tingkatkan sosialisasi BPJS Kesehatan serta verifikasi dan validasi kepesertaannya," kata Puan Maharani di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (28/7/2016).

Berdasarkan temuan diketahui bahwa pelaku memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang bagaimana mendapatkan kartu BPJS Kesehatan melalui prosedur yang benar.

Atas temuan kasus itu, Puan menyoroti beberapa hal penting yang dinilai menjadi celah bagi pelaku pemalsuan dalam menjalankan aksinya. Salah satunya karena kurangnya sosialisasi yang berujung pada ketidakpahaman masyarakat mengenai prosedur yang benar untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Selain itu kasus tersebut juga harus menjadi momentum untuk kembali membahas masalah pendataan penduduk yang akurat hingga tepat sasaran sebagai peserta BPJS terutama BPJS Kesehatan.

Untuk masalah sosialisasi, Puan meminta semua kementerian dan lembaga turut menginformasikan masyarakat segala hal tentang BPJS dan program Jaminan Kesehatan Nasional.

"Mari tingkatkan sosialisasi mengenai program jaminan kesehatan nasional," kata dia.

Bagi jajaran pengurus BPJS Kesehatan, politisi PDI Perjuangan itu memberi instruksi untuk memperbanyak tempat pendaftaran kepesertaan BPJS yang mampu menjangkau masyarakat di mana pun mereka berada.

"Karena itu, cek juga, bagaimana pengaduan masyarakatnya, bagaimana tata caranya. Makanya, kami meminta untuk bisa mengupdatenya," Puan menandaskan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya