Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah berlangsung dua tahun. Selama ini, banyak pujian dan kritikan terhadap kepemimpinan Jokowi-JK.Â
Politikus PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait memaklumi jika kinerja pemerintah menuai reaksi puas dan tidak puas dari publik.
Untuk itu, kata dia, fungsi check and balance sangat diperlukan dalam sebuah pemerintahan.
Advertisement
"Sepuluh tahun pernah mengkritisi Pemerintahan SBY, seperti kasus Century dan yang lain, saya rasa fungsi check and balance harus terjadi di Indonesia," ujar pria yang akrab disapa Ara ini dalam diskusi bertajuk 'Kerja-Citra-Drama', Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (22/10/2016).
Ara menyebutkan, berjalannya fungsi check and balance dari oposisi membuat demokrasi semakin berwarna. Menurut dia, sejauh ini Presiden Jokowi cukup peka dan mau menerima masukan-masukan dari mana saja.
"Yang menarik juga, beberapa data yang menjadi catatan pemerintah, Presiden Jokowi itu mampu mendengar (aspirasi rakyat), kupingnya mampu mendengar, kupingnya tidak tipis," tutur Ara.
Meski masih banyak kritikan, ujar Ara, kinerja pemerintahan Jokowi-JK telah menunjukkan peningkatan signifikan.
"Saya rasa hari ini rakyat bisa melihat kenyataan bagaimana pertumbuhan ekonomi, ada peningkatan kok. Dulu KPK dan polisi tidak baik, sekarang sangat baik, dari pelantikan Pak Tito Karnavian jadi Kapolri ini suatu terobosan," ucap Ara.
Sementara, sebagai oposisi Partai Gerindra menilai 2 tahun Pemerintahan Jokowi-JK masih jauh dari harapan.
"Kalau ingin ukur kinerja pemerintahan dua tahun, saya mau kembali ke janji-janji selama pilpres. Sepenangkapan saya, banyak sekali janji-janji beliau," ujar politikus Gerindra A Riza Patria di lokasi yang sama.
Kendati begitu, Riza menuturkan, ada beberapa pencapaian yang berhasil diraih Jokowi-JK selama dua tahun berkuasa. Namun secara keseluruhan, kata Riza, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus segera dituntaskan di sisa masa pemerintahan Jokowi-JK.