Muhammadiyah Minta Tak Ada Aksi Demo Lanjutan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir meminta umat Islam menyerahkan kasus penistaan agama kepada mekanisme hukum dan tidak perlu ada demo lanjutan.

"Kami sangat mendukung aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan bagi siapa pun yang berbuat salah," kata Haedar Nashir dalam Refleksi Milad ke-104 Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) ke-59 di Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Haedar mengimbau umat Islam agar tidka terjebak pada persoalan pemilihan kepala daerah yang berlarut-larut, tetapi lebih memilih bekerja untuk umat dan bangsa.

"Tidak perlu lagi melakukan demo yang lebih luas. Karena kita akan kehilangan kesempatan yang baik, karena umat dan bangsa membutuhkan kerja kita," kata dia.

Ia juga berpesan agar umat tetap menjaga keutuhan bangsa, tetap berpikir rasional, menghargai proses hukum dan menciptakan kondisi yang nyaman. Agar bisa memperoleh masa depan bangsa yang lebih baik.

Dia mengingatkan tentang rendahnya daya saing bangsa Indonesia yang secara global di peringkat ke-37, sementara Singapura di peringkat ke-2, Malaysia ke-18 dan Thailand ke-32. Padahal di masa lalu, Indonesia memimpin di Asia Tenggara dalam segala hal.

"Mengumpulkan orang demo memang lebih mudah, berbeda dengan mengajak orang ke perpustakaan atau mengembangkan ilmu pengetahuan," kata Haedar seperti dikutip dari Antara.

Haedar juga mengatakan agar pemerintah menyuarakan protes kepada pemerintah Myanmar yang kembali melakukan kekerasan kepada umat Islam Rohingya.

"Kami percaya pemerintah akan melakukan langkah-langkah tegas untuk mencegah diskriminasi dan kekerasan terhadap muslim Rohingya, karena setiap warga dunia memiliki hak asasi," tandas Haedar.