DPR Imbau PT Freeport Cerdas Tanggapi Kebijaksanaan Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) Hanura di Komisi VII DPR, Farid Alfauzi, menyayangkan pihat PT Freeport Indonesia yang terlihat kaku dalam merespons upaya negosiasi ulang kerja sama yang ditawarkan pemerintah, yakni dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Sebagai pihak berkepentingan, ia mengatakan seharusnya Freeport dapat menunjukkan sikap lebih terbuka, bukan mengancam akan melakukan PHK massal terhadap karyawannya.

"Kurang apalagi coba pemerintah. Presiden Jokowi sudah memberikan sinyal untuk berunding. Seharusnya Freeport cerdas dan tanggap atas keterbukaan Presiden," kata Farid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 24 Februari 2017.

Sikap Freeport tersebut, ia menambahkan, sangat tidak menunjukkan itikad baik sebagai mitra. Terlebih, PT Freeport Indonesia akan membawa polemik ini arbitrase internasional.

"Hingga saat ini Freeport belum juga menunjukkan inisiatifnya untuk mencari win win solution bagi dua pihak. Malah mengancam mau menggiring ke arbitrase internasional," ujar Farid.

Ia menjelaskan kebijakan perubahan status kerja sama bisnis dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diajukan pemerintah terhadap Freeport merupakan tawaran yang logis.

"Bagaimana pun, pemerintah memiliki tanggung jawab yang membawahi kepentingan nasional serta amanat konstitusi," ucap Farid.

Dalam hal ini, ia menilai Freeport sebagai mitra bisnis yang sudah lama dengan pemerintah memperlihatkan sikap yang tidak akomodatif.

"Apalagi mengancam pemerintah mau membawa ke arbitrase internasional. Freeport jangan ngeyel, dong. Saya mendukung pernyataan Presiden yang akan mengambil sikap tegas jika PT Freeport Indonesia tidak mau berunding. Dan saya pikir, DPR utamanya Komisi VII akan mendukung pemerintah," ujar Farid.