Film Animasi Jumbo Pecah Rekor, Momen Kebangkitan Sinema Anak Indonesia?

Yasonna Laoly: PDIP Tidak Ikut Cawe-Cawe soal E-KTP

Dalam sidang dakwaan korupsi e-KTP terhadap Irman dan Sugiharto itu, Yasonna disebut menerima uang sebesar USD 84 ribu.

oleh Fachrur Rozie Diperbarui 09 Mar 2017, 19:16 WIB

Diterbitkan 09 Mar 2017, 19:16 WIB

Menkum HAM Yasonna Laoly disebut menerima aliran dana kasus e-KTP... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly disebut menerima aliran dana suap kasus korupsi e-KTP. Dalam sidang dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto itu, Yasonna disebut menerima uang sebesar USD 84 ribu.

"Yasonna Laoly (menerima) sejumlah USD 84 ribu," ujar jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2017).

Yasonna sempat dua kali dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan. Namun mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini mangkir dengan berbagai alasan.

Yasonna telah membantah ikut menikmati aliran dana korupsi e-KTP.

"Sebagai partai oposisi kita tidak ikut cawe-cawe soal e-KTP. Dalam pembahasan program dan anggaran, Fraksi PDI Perjuangan sangat kritis," kata Yasonna kepada Liputan6.com, Kamis (9/3/2017).

Oleh sebab itu, Yasonna menegaskan pihaknya tidak terlibat sama sekali dalam bagi-bagi fulus proyek (kasus e-KTP) yang menghabiskan hampir Rp 6 triliun atau Rp 5,9 triliun.

"Sepanjang mengenai aliran dana saya pastikan saya tidak ikut. Boleh dikonfirmasi, siapa yang memberikan? Di mana?" ujar Yasonna menegaskan.

"Apalagi disebut-sebut jumlahnya, wah sangat gede itu buat ukuran saya. Yang benar saja," dia menambahkan.

Diketahui, dua mantan anak buah Gamawan Fauzi, yakni Irman dan Sugiharto didakwa melakukan korupsi secara bersama-sama dalam proyek e-KTP. Irman dan Sugiharto didakwa merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.

Irman merupakan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sementara itu, Sugiharto ialah mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Dukcapil Kemendagri.

Atas perbuatannya terkait korupsi e-KTP, Irman dan Sugiharto didakwa melangar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.