Presiden Jokowi: Langgar Konstitusi, Saya Gebuk

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan, negara menjamin kebebasan rakyat untuk berserikat dan menyatakan pendapat sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 UUD 1945. Tapi, harus dilakukan dalam koridor hukum dan sesuai dengan konstitusi.

"Kita harus ingat, bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, tapi sekaligus negara hukum. Jadi, kalau ada yang melanggar konstitusi, kita gebuk," kata Jokowi ketika bertemu pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/5/2017).

"Saya dilantik jadi Presiden yang saya pegang konstitusi, kehendak rakyat, bukan yang lain-lain," tegas Jokowi.

Presiden tidak menjelaskan secara spesifik siapa yang digebuk tersebut. Namun, baru-baru ini pemerintah membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pemerintah beralasan, aktivitas HTI nyata-nyata telah menimbulkan benturan yang mengancam keamanan, ketertiban serta membahayakan keutuhan NKRI. Pembubaran ini pun mendapat dukungan luas dari masyarakat dan sejumlah ormas, antara lain dari PBNU dan GP Ansor.

Di sisi lain, kata presiden, kalau ada indikasi kembalinya Partai Komunis Indonesia (PKI), akan digebuk juga. Apalagi Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 sudah menegaskan bahwa PKI dilarang di Indonesia.

"Sekarang ada juga yang mengaitkan saya dengan PKI, bagaimana bisa? Waktu PKI dibubarkan saya baru berumur empat tahun. Ayah saya yang kemudian dituduh, terus diteliti, ternyata tidak betul," jelas Jokowi.

Setelah sang ayah tidak terbukti menjadi pengikut PKI, lanjut Presiden, "Kemudian ibu saya yang dituduh, dan itu juga tidak terbukti."

Padahal, menurut Jokowi, berbagai hal mengenai siapa dirinya sangat mudah diketahui, seperti tempat lahir dan dibesarkan. Semua ada catatan yang jelas. "Ini terus terang membuat saya jengkel dan menghabiskan energi," terang Presiden.

Negara-negara lain, lanjut Jokowi, sudah membahas berbagai hal yang lebih kepada kemajuan teknologi. Misalnya, di Amerika Serikat, pengusaha Elon Musk, pemilik otomotif Tesla, bahkan sudah berpikir bagaimana cara memindahkan manusia ke Planet Mars.

"Tapi sebaliknya, kita masih sibuk berdemo dan membahas soal cantrang (alat penangkap ikan yang dilarang pemerintah, namun ditentang nelayan)," ujar Presiden.