Demokrat: Pansus Angket KPK Bisa Jadi Bom Waktu

Meski terus menerus dikritik masyarakat, Didi melihat Pansus Angket KPK seperti menutup telinga.

oleh Devira Prastiwi diperbarui 07 Jul 2017, 18:23 WIB
Diterbitkan 07 Jul 2017, 18:23 WIB
Pansus Angket KPK Resmi Buka Posko Pengaduan
Pansus Angket KPK Resmi Buka Posko Pengaduan (Liputan6.com/Devira Prastiwi)

Liputan6.com, Jakarta - Keberadaan Pansus Angket KPK terus dikritisi oleh masyarakat dan sejumlah tokoh sebagai langkah yang tidak tepat. Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menilai, jika kondisi ini berlanjut maka Pansus Angket KPK akan menjadi bom waktu.

"Kalau terus begini maka kemarahan besar publik tinggal menunggu, tak ubahnya seperti bom waktu," ujar Didi di Jakarta, Jumat (7/7/2017).

Dia mengatakan, semakin hari kinerja Pansus Angket KPK semakin dipertanyakan publik. "Itu karena sepak terjang dan pergerakan Pansus Angket KPK makin tidak jelas," ucap dia.

Meski terus menerus dikritik masyarakat, Didi melihat Pansus Angket KPK seperti menutup telinga. "Kerja Pansus terlihat terlalu jauh ingin masuk ke ranah penegakan hukum yang sudah final," paparnya.

Didi memberi contoh seperti kunjungan Pansus Angket KPK ke Lapas Sukamiskin, Bandung menemui para narapidana kasus korupsi.

"Mereka mengangkat dan memberi kesan seolah-olah para napi tersebut lebih banyak dilanggar hak-haknya ketimbang perbuatan tercelanya yang sudah merugikan negara dan rakyat karena korupsi," kata dia.

Apalagi, lanjut dia, para narapidana kasus korupsi itu sebelumnya didampingi oleh pengacara-pengacara ternama yang sangat paham dan menguasai pembelaan di pengadilan.

"Sehingga bila terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam proses hukumnya, pasti sejak jauh hari tidak tinggal diam. Bahkan, sejak awal upaya hukum melalui prapradilan kerap dilakukan oleh tersangka kasus-kasus korupsi," terang Didi.

Di sisi lain, dia merasa sejak awal pendiriannya, Pansus Angket KPK memang terlihat dimaksudkan untuk melemahkan KPK. Anehnya, para pengusung Pansus merupakan parpol pendukung pemerintah.

"Sayangnya, pengusung angket lebih banyak partai-partai yang menjadi pendukung Presiden Jokowi. Ironisnya, dalam situasi yang merugikan KPK ini, Presiden Jokowi juga belum terlihat ada niat dan tanda-tanda ingin memenuhi janjinya untuk memperkuat KPK," ucap Didi.


Saksikan video di bawah ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya