Bertemu PGI, Jokowi Jelaskan Posisi Utang Indonesia

Gomasr menyatakan, pembangunan infrastruktur melalui investasi juga sangat bermanfaat untuk masyarakat.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 31 Jul 2017, 14:14 WIB
Diterbitkan 31 Jul 2017, 14:14 WIB
[Bintang] Hari Anak Nasional 2017: Presiden Jokowi Ternyata Bisa Sulap Lho
Di Hari Anak Nasional 2017 Presiden Jokowi mengajak anak-anak di Riau untuk main sulap. (Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) di Istana Merdeka, Jakarta. Pada kesempatan ini, Jokowi menjelaskan, posisi utang Indonesia yang kini ramai dibicarakan di tengah masyarakat.

Usai pertemuan, Sekretaris Umum PGI Gomar Gultom mengatakan, pertumbuhan ekonomi memang menjadi topik utama dalam pertemuan kali itu. Mulai pembangunan infrastruktur hingga bentuk pembangunan lainnya.

Kebijakan mengundang investasi dari luar negeri ini juga tak kalah banyak dicibir oleh sebagian pihak. Padahal, mengundang investasi dari luar negeri merupakan jalan agar utang Indonesia tidak terus bertambah.

"Oleh karena keterbatasan APBN terserap banyak untuk membiayai bunga utang, maka mau tidak mau pemerintah harus menempuh investasi, mengundang investasi," kata Gomar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (31/7/2017).

Pembangunan infrastruktur melalui investasi juga sangat bermanfaat untuk masyarakat. Kelengkapan infrastruktur juga bisa meningkatkan nilai tambah Indonesia dalam persaingan dengan negara-negara tetangga.

Sistem investasi yang digunakan pemerintah juga menguntungkan bagi Indonesia. Sistem Build, Operate, Transfer (BOT) ini membuat Indonesia tetap memiliki infrastruktur itu ketika investor sudah mendapat keuntungan atas infrastruktur yang dibangunnya.

"Dengan BOT dalam 30 tahun akan kembali ke Indonesia semua. Sehingga sebetulnya tidak terlalu mengkhawatirkan dengan kondisi utang tidak seperti digambarkan medsos selama ini," ucap dia.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pusat sampai Juni 2017 mencapai Rp 3.706,52 triliun, yang dimanfaatkan untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di berbagai sektor.

Laman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang dipantau Selasa 25 Juli, menyatakan porsi utang sebesar Rp 3.706,52 triliun itu terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rp 2.979,5 triliun atau 80,4 persen dan pinjaman Rp 727,02 triliun atau 19,6 persen.

 

Saksikan video Menarik di bawah ini:




* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya