Pesantren Dukung Pemerintah Bubarkan Ormas Anti-Pancasila

Menko Polhukam Wiranto mengklaim, kalangan pesantren mendukung penuh upaya pemerintah membubarkan ormas anti-Pancasila.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 01 Agu 2017, 07:32 WIB
Diterbitkan 01 Agu 2017, 07:32 WIB
20170508-Terkait HTI, Menkopolhukam Bacakan Pernyataan Pemerintah-Tebe
Menkopohukam Wiranto (tengah) mengumumkan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Jakarta, Senin (8/5). Dalam jumpa pers hadir Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menkumham Yasonna Laoly. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan baru menyambangi Reuni Akbar Alumni Pondok Pesantren Futuhiyyah, Mranggen, Demak, Minggu 30 Juli 2017.

Di sana, kata Wiranto, para ulama terus berkonsolidasi dan memberikan pencerahan kepada masyarakat soal konsensus bernegara, antara lain Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Mereka mencoba melakukan konsolidasi dan mereka betul-betul, katakanlah memberikan pencerahan kepada masyarakat. Bahwa NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika itu konsensus nasional," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin (31/7/2017).

Dalam kesempatan itu, para ulama juga memberi dukungan kepada pemerintah. Khususnya, untuk membubarkan organisasi yang menyimpang dari konsensus nasional.

"Mereka memberikan dukungan kepada pemerintah yang ingin membubarkan organisasi apa pun, ormas, LSM yang mengarah kepada penyimpangan empat konsensus itu," tegas Wiranto.

Selain itu, kalangan pesantren juga menegaskan, menolak ISIS di Indonesia, juga teror yang menggunakan simbol agama.

"Bagaimana cara ormas Islam dalam mempertahankan konsensus nasional untuk menghadapi rongrongan ISIS. Menggunakan simbol-simbol islam untuk melakukan terorisme itu, sangat-sangat tidak didukung," pungkas Wiranto.

Sebelumnya Reuni Akbar Alumni Pondok Pesantren Futuhiyyah ini dijadwalkan akan dihadiri Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun akhirnya, digantikan oleh Menko Polhukam. Selain itu, turut hadir Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh, Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko, dan Bupati Demak M Natsir.

Saksikan Video Menarik di Bawah Ini:

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya