Kapolri Tito Mutasi Jabatan Kapolda Jawa Barat

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memutasi Irjen Anton Charlian dari jabatan Kapolda Jawa Barat. Hal itu berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor KEP/892/VIII/2017.

Kabar mutasi tersebut diedarkan melalui salinan surat telegram Nomor ST/2032/VIII/2017. Dalam keterangan isi, tertera posisi Anton akan digantikan oleh Kapolda Sumatera Selatan Irjen Agung Budi Maryoto.

Anton akan dimutasi menjadi Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kapolri. Dia menggantikan Irjen Alberto P Simanjuntak yang dipindahkan menjadi Perwira Tinggi Badan Intelijen Keamanan Polri yang penugasannya di Badan Intelijen Negara (BIN).

Kabagpenum Humas Polri Kombes Martinus Sitompul menyampaikan, mutasi jabatan menjadi hal biasa dalam kegiatan pembinaan karier.

"Ini penyegaran bagi suatu jabatan dan promosi bagi perwira," ujar Martinus, saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (25/8/2017).

Dalam masa jabatannya, awal Juli 2017 Anton sempat ditegur Tito, sebab ia mengeluarkan Surat Keputusan bernomor Kep/702/VI/2017 terkait kebijakan prioritas putra daerah dalam penerimaan calon Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Jawa Barat 2017.

Tito lantas menugaskan Asisten Kapolri Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk membentuk tim khusus Divisi Profesi dan Pengamanan, serta Inspektorat Pengawasan Umum untuk mengambil alih proses seleksi penerimaan calon Taruna Akpol Jawa Barat itu.

Saksikan video di bawah ini:

Kebijakan Kapolda Jabar sebelumnya sempat ditentang sejumlah orangtua calon taruna yang mendapatkan ranking tinggi, tetapi tidak lolos seleksi lantaran aturan tersebut. Video aksi protes mereka pun viral di media sosial dan sempat melaporkan ke Propam Mabes Polri.

"Saya cepat tangkap itu dan kemudian saya diskusi dengan AS SDM kita. Perkap keistimewaan itu hanya untuk Papua," kata Kapolri Tito.

Mabes Polri kemudian mengambil alih proses penerimaan Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) dari panitia daerah Polda Jawa Barat.

"Ada kebijakan Kapolda yang akhirnya menimbulkan kekisruhan. Karena itu, panitia pusat mengambil alih proses penyelesaian penetapan kelulusan yang dilakukan panitia daerah Jawa Barat," ujar Asisten Kepala Polri Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Irjen Pol Arief Sulistyanto di Mapolda Jabar, Sabtu (1/7/2017).