Amnesty Internasional: Indonesia Harus Tekan Myanmar

Pemerintah didesak turut serta dalam penyelesaian krisis di Myanmar. Amnesti Internasional beberkan dua poin peluang kontribusi Indonesia.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 03 Sep 2017, 16:17 WIB
Diterbitkan 03 Sep 2017, 16:17 WIB
Kwartir Nasioanal Pramuka mengirim Hewan Kurban untuk warga Rohingya Myanmar (Kwarnas Pramuka)
Kwartir Nasioanal Pramuka mengirim Hewan Kurban untuk warga Rohingya Myanmar (Kwarnas Pramuka)

Liputan6.com, Jakarta - Amnesty Internasional menilai, Pemerintah Indonesia perlu ambil bagian dalam penyelesaian kejahatan kemanusiaan di Myanmar, yang menimpa Muslim Rohingya. Situasi di Rakhine semakin mengenaskan pada Agustus 2017, terlebih usai tewasnya 400 warga sipil dan mengungsinya ribuan penduduk Rohingya ke Bangladesh.

"Pemerintah Indonesia sepatutnya mendorong pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan segala bentuk serangan bersenjata kepada penduduk sipil di Rakhine," tegas Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, saat jumpa pers di Kantor Amnesty Internasional, Gedung HDI Hive, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/9/2017).

Amenesty Internasional melaporkan, di tahun 2016, aparat bersenjata Myanmar telah sengaja melakukan pembunuhan terhadap warga sipil.

"Mereka menembaknya secara serampangan, menangkap pemuda Rohingya tanpa alasan, juga memperkosa perempuan Rohingya. Merusak tempat tinggal juga harta benda," terang Usman.

Myanmar memandang eksistensi Rohingya dan milisi Rakhine sebagai ancaman atas kedaulatan negaranya. Milisi Rakhine pada serangan 25 Agustus 2017 menewaskan 32 jiwa, dengan 11 di antaranya adalah aparat keamanan Myanmar.

"Ini dianggap mereka mengancam dan potensi bahaya hilangnya kekuasaan Myanmar di Rakhine. Jadi ada serangan 'balas dendam' untuk menghabisi mereka secara keseluruhan," beber dia.

Amnesty Internasional mendorong dua poin yang bisa Indonesia lakukan. Pertama, upaya diplomasi kepada pemerintah Myanmar. Kedua, mendesak Myanmar mengizinkan Tim Pencari Fakta yang dibentuk Dewan HAM PBB pada Maret 2017.

"Hal ini untuk mengungkap kebenaran, menuntut tanggung jawab pelaku kejahatan HAM dan menjamin keadilan bagi korban. Tanpa itu, ini hanya akan memperpanjang penderitaan mereka," pungkas dia.

 

Saksikan Video Menarik Di Bawah Ini:

Doa untuk Rohingya

Sebelumnya, dukungan bagi warga Rohingya juga muncul dari publik. Sejumlah warga menggelar acara Save Rohingya di sela acara Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu pagi.

"Selamatkan keluarga-keluarga kami, saudara kami di Rohingya ya Allah," ujar tokoh acara memimpin jalannya doa tersebut, Jakarta Minggu (3/9/2017).

Wakil Ketua Komite III DPD RI, Fahira Idris, yang hadir di acara tersebut sempat berorasi. Dia mengecam aksi keji terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.

"Ini kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, ironisnya dilakukan oleh yang selama ini diagung-agungkan menerima nobel perdamaian," ujar Fahira.

Doa untuk Rohingya juga diwarnai aksi teatrikal dan penggalangan dana untuk membantu kehidupan muslim Rohingya.

Sejumlah warga tersebut membuat lingkaran dan berdoa untuk keselamatan warga Rohingya yang tengah jadi korban kekerasan militer Myanmar.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya