Kabareskrim: Tak Ada Ruang bagi Kejahatan Perdagangan Manusia

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Ari Dono Sukmanto memastikan akan terus menindak praktik perdagangan manusia. Menurutnya, tak ada ruang bagi para pelaku menjalankan aksinya tersebut di Indonesia.

Hal ini disampaikan ketika menghadiri konferensi ASEANAPOL atau forum kerja sama kepolisian negara ASEAN di Singapura.

"Polri meyakini, satu demi satu para pelaku perdagangan manusia itu pasti bakal tertangkap. Dunia, khususnya ASEAN, tak memberi ruang bagi kejahatan HAM berat ini," kata Ari dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Di depan peserta ASEANAPOL, Ari membeberkan pengungkapan sejumlah kasus perdagangan manusia yang telah diungkap Polri. Satu di antaranya kasus perdagangan manusia di Pulau Lanu, Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sebanyak 65 orang yang terdiri dari 10 orang warga negara Bangladesh, 1 orang warga negara Myanmar dan 54 warga negara Sri Lanka menjadi korban. Para korban itu berangkat dari Tegal, Jawa Tengah, dengan tujuan ke Selandia Baru. Saat memasuki perairan Australia, dicegat oleh petugas perbatasan dan didorong sampai ke perbatasan Indonesia sebelum akhirnya terdampar di Pulau Rote, NTT.

"Keberhasilan Polri mendapat apresiasi dari seluruh delegasi dalam ASEANAPOL, sekaligus sama-sama belajar agar secara bersama berhasil mengungkap salah satu jenis kejahatan transnasional ini," ucap Ari.

Ari memastikan pihaknya masih terus mendalami kasus tersebut. Menurutnya, saat ini penyidik telah menemukan adanya dugaan tindak pidana penucucian uang (TPPU) dari sindikat perdagangan orang tersebut.

"Saat ini penyidik tengah menelusuri subyek rekening yang terafiliasi dengan sindikat Thines Kumar itu. Mengerucut pada seorang warga negara Sri Lanka," tandas Ari.

Human trafficking atau perdagangan manusia di kawasan ASEAN perkembangannya diakui semakin memprihatinkan. Untuk melancarkan tindak kejahatan tersebut para perlaku kejahatan kini menggunakan jalur tikus.

Sebelumnya, penyelundupan manusia oleh sindikat perdagangan manusia melalui jalur formal seperti kunjungan wisata.

"Para pelaku sudah semakin pintar dengan memanfaatkan lemahnya pengawasan aparat di daerah perbatasan," ujar Dina Wisnu wakil Indonesia untuk Komisi Antar Pemerintah Asean tentang Hak Asasi Manusia (AICHR) di Yogyakarta, Selasa 29 Agustus 2017.

Ia menuturkan, dari segi jumlah korban perdagangan manusia, Indonesia menempati urutan pertama di ASEAN karena jumlah penduduknya di atas 250 juta jiwa, disusul Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Meskipun demikian, dari sisi penindakan kasus, Indonesia lebih baik ketimbang negara lainnya di ASEAN.

Dina menjelaskan, di Indonesia, korban perdagangan manusia didominasi dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara, dan Yogyakarta.

"Biasanya korban terpengaruh rayuan gaji tinggi dan pekerjaan layak, tetapi setelah tiba di negara tujuan justru dipaksa jadi pekerja seks," ucapnya.

Saksikan video menarik di bawah ini: