HEADLINE: Menggoreng Isu PKI Jelang 2019, Masih Laku?

Liputan6.com, Jakarta - Sebagian besar rakyat Indonesia saat ini ternyata tidak percaya dengan isu kebangkitan PKI. Kenyataan itu tercermin dalam hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Dalam rilis survei SMRC yang disampaikan Jumat, 29 September 2017, 86,8 persen responden tidak setuju anggapan PKI tengah bangkit. Hanya 12,6 persen responden yang setuju.

"Dari 12,6 persen rakyat yang setuju bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI, sekitar 39,9 persen yang merasa kebangkitan itu sudah menjadi ancaman terhadap negara ini," ungkap Direktur Program SMRC, Sirojuddin Abbas, di Kantor SMRC, Jakarta Pusat.

Abbas memaparkan, opini kebangkitan PKI cenderung banyak ditemukan di daerah Banten, Sumatera, dan Jawa Barat. Karakteristik penduduk yang mempercayai isu ini terutama dari kalangan muda, terpelajar, dan hidup di perkotaan.

Temuan ini menunjukkan ada mobilisasi dalam isu kebangkitan PKI. Sebab, menurut Abbas, bila proses ini berlangsung alamiah, kesadaran akan kebangkitan PKI seharusnya banyak muncul di kalangan warga yang lebih tua.

"Mereka lebih dekat masanya dengan masa PKI hadir di pentas politik nasional dibanding warga yang lebih junior," kata Abbas.

Riset SMRC juga menyoroti pandangan publik terhadap kaitan Jokowi dengan isu PKI. Menurut Abbas, isu kebangkitan PKI kerap digunakan untuk memperlemah dukungan rakyat pada Jokowi

Namun, isu yang diembuskan rupanya kurang efektif. Riset SMRC memperlihatkan hanya 5,1 persen responden percaya keterkaitan Jokowi dengan PKI. Sementara, mayoritas publik tidak percaya Jokowi merupakan bagian atau terkait dengan PKI.

"Tampaknya bukan pilihan isu strategis yang berpengaruh," ujar Abbas.

Uniknya, menurut Sirojuddin, ketidaksetujuan itu tergambar pada pendukung Prabowo maupun Jokowi. Keduanya sempat bertarung sengit pada Pemilihan Presiden 2014.

Namun, dia menyebut pendukung Prabowo memiliki porsi setuju lebih banyak tentang isu tersebut, dibanding pendukung Jokowi.

"Sebanyak 19 persen pendukung Prabowo yang setuju isu tersebut. Sementara dari pendukung Jokowi hanya 10 persen," kata dia.

Survei tersebut dilakukan dalam rentang 3-10 September 2017. SMRC melibatkan 1.220 responden. Mereka dipilih dengan menggunakan metode multistage random sampling untuk seluruh populasi Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau sudah menikah.

Response rate atau responden yang berhasil diwawancarai 87 persen. Survei ini memiliki margin of error sekitar 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno menanggapi santai hasil riset SMRC.

"Survei Saiful Mujani kok didenger, eong survei di Jakarta saja salah," katanya.

Ia membantah Gerindra percaya pada kebangkitan PKI. Sebab, PKI sebagai partai telah mati.

Menurut Arief, yang perlu diwaspadai adalah komunisme sebagai ideologi. Ia mengatakan semua orang bisa mengakses ajarannya dari mana pun dengan perkembangan internet.

Yang jelas, Arief membantah ada mobilisasi isu PKI dari Gerindra.

Opini kebangkitan PKI masih kerap hadir meski partai tersebut telah dilarang 41 tahun silam. Yang terbaru adalah peristiwa penyerangan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta.

Pada Minggu, 17 September 2017, YLBHI menggelar acara berjudul "Asik Asik Aksi" yang diisi musik, pembacaan puisi, dan pemutaran film. Acara itu digelar sebagai keprihatinan atas batalnya seminar terkait peristiwa 1965 yang sedianya digelar sehari sebelumnya.

Tiba-tiba muncul massa berdemonstrasi menyebut YLBHI menyelenggarakan kegiatan untuk membangkitkan PKI.

Massa pun terus mendesak untuk memasuki gedung yayasan. Padahal, aparat Polres Metro Jakarta Pusat menjamin aktivitas di YLBHI tidak ada kaitan dengan PKI.

Massa yang telanjur percaya isu itu ngotot. Polisi akhirnya membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata, setelah negosiasi menemui jalan buntu.

Massa yang berjumlah ribuan melawan. Mereka melempari polisi di ujung Jalan Diponegoro, atau persisnya di samping RS Cipto Mangunkusumo.

Kabar soal kegiatan PKI itu beredar di media sosial. Ketua YLBHI Bidang Advokasi, Muhammad Isnur, meminta kepolisian menangkap pelaku penyebar berita bohong.

"Mereka menyebarkan berita bohong dan memprovokasi warga lain," kata Isnur.

Ia mengaku menemukan sejumlah berita bohong di media sosial yang menyebut kegiatan di YLBHI adalah acara kebangkitan PKI. Isnur menduga berita bohong sengaja disebar pihak yang tidak bertanggung-jawab.

Senada dengan temuan SMRC, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, menilai isu kebangkitan PKI tidak mempengaruhi elektabilitas Jokowi di 2019.

"Kalau kinerja Pak Jokowi konsisten sebagaimana yang kita saksikan, potensi terpilih kembali itu masih besar," ujar Syamsuddin.

Kebangkitan PKI, menurut dia, merupakan fenomena dunia maya. Kenyataannya tidak demikian.

"Survei SMRC ini mengkonfirmasi isu kebangkitan PKI itu memang sesuatu yang diciptakan, bukan sesuatu yang nyata," Syamsuddin menegaskan.

Mobilisasi dilakukan untuk tujuan tertentu. Ia mensinyalir ada pihak-pihak yang sengaja memainkan isu kebangkitan PKI menjelang Pilpres 2019. Belum lagi ada momentum jangka pendek di Pilkada 2018.

Beberapa kalangan pun dinilai menunggangi isu itu. Karena, mobilisasinya bersifat elitis.

"Ada yang anti Jokowi, ada kaum radikalis agama, ada pengusaha hitam macam-macam di dalam dan itu memanfaatkan isu kebangkitan PKI," ujar Syamsuddin.

Sosiolog Thamrin Amal Tomagola pun setuju dengan temuan SMRC. Dalam situasi sosial, isu kebangkitan PKI tidak relevan.

Thamrin menyebut suatu ideologi baru bisa bangkit bila situasi mendukung. Terlebih, nurani politik masyarakat Indonesia mengutamakan kerukunan dan religiusitas. Sementara, pendekatan Jokowi membangun dimulai dari pinggir.

"Jadi tidak ada lahan subur di Indonesia untuk pikiran (komunis) radikal di indonesia," ucapnya.

Sementara, pengamat politik dan pertahanan Salim Said memberi catatan lebih kritis. Ia mempersoalkan rumusan 'kebangkitan PKI' dalam penelitian SMRC.

Salim menilai persepsi tentang hal itu bisa berbeda dari pandangan peneliti atau responden. Ia pun menilai mobilisasi politik sebagai sesuatu yang lumrah.

"Tidak ada perubahan sosial politik tanpa mobilisasi. Contohnya saja Jepang dan Belanda yang mendidik pemuda sesuai ideologi mereka," kata Salim.

Karena itu, ia menilai memasukkan faktor mobilisasi sebagai penentu harus dilakukan hati-hati.