Operasi Pasar Digelar, Jaga Harga Minyak Goreng Selama Ramadan dan Lebaran

Liputan6.com, Jakarta Sub Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo fokus melakukan upaya stabilisasi harga pangan pokok bagi masyarakat, baik menjelang atau pun selama Ramadan dan Lebaran 2025 dengan cara menggelar operasi pasar secara masif.

Total 162 ton minyak goreng dan 162 ton gula pasir akan didistribusikan PalmCo secara langsung di 36 titik di berbagai provinsi se-Indonesia.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa menyebutkan sebelum Ramadhan lalu, PTPN IV sudah mendistribusikan 5 ton minyak goreng dan 5 ton gula pasir kepada masyarakat di berbagai Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. Selanjutnya operasi pasar akan berlanjut hingga momen Idul Fitri nanti.

“PTPN bersama BUMN lain mendapat mandat dari pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan pokok masyarakat utamanya untuk minyak goreng dan juga gula pasir,” buka Jatmiko dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (05/02).

“Di PalmCo sendiri, pada tahap awal sudah kita distribusikan 5 titik sebelum Ramadhan dan secara bertahap akan terus digesa hingga lebaran nanti sebanyak 31 operasi pasar di Indonesia,” tambahnya.

5 titik awal Operasi Pasar Bahan Pangan Pokok PalmCo di Sumatera Utara disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk 5.500 bungkus minyak goreng INL 900 ml dan 5000 bungkus gula 1 Kg.

Selanjutnya di 31 lokasi lain Perusahaan akan menyediakan masing-masing titiknya sebanyak 5 ton atau 5.000 bungkus minyak goreng Minyakita yang diproduksi PalmCo dan 5 ton gula pasir atau 5.000 bungkus gula kemasan 1 Kg.

“Perusahaan membantu agar masyarakat dapat membeli Minyakita dengan harga murah yakni Rp 14.700 perbungkus 1 liter. Sedangkan untuk gula produk Sugarco, dijual seharga Rp 15.000 perbungkus 1 kg ,” tukas Jatmiko.

Lebih jauh mantan Direktur Utama PTPN V itu menyebutkan, disamping operasi pasar murah yang dilakukan langsung oleh PalmCo, sejalan dengan arahan pemerintah, terdapat pula upaya menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan pokok yang dikerjakan melalui sinergi BUMN pangan seperti PTPN, Bulog, dan ID Food bekerjasama dengan PT Pos Indonesia beserta mitranya dalam hal distribusi.

Harapannya terdapat 4.500 titik operasi pasar produk pangan dari berbagai BUMN tersebut, yang akan digelar sepanjang bulan puasa tahun ini. PalmCo sendiri direncanakan akan menjadi salah satu suplier minyak goreng bagi ID Food pada Operasi Pasar BUMN Pangan tersebut.

“Sesuai arahan pemerintah dan astacita Bapak Presiden Prabowo, untuk memastikan bahwa setiap piring keluarga Indonesia terpenuhi, PTPN IV PalmCo akan semaksimal mungkin turut serta dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan pokok tersebut,” tutupnya.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyoroti kebijakan insentif yang dikeluarkan pemerintah pada saat Ramadan 2025 ini. Pasalnya, pemerintah bakal jor-joran memberikan beragam insentif Ramadan, mulai dari diskon tarif tol 20 persen, potongan tiket pesawat, hingga diskon belanja.

Padahal di sisi lain, pemerintah tengah melakukan penghematan imbas efisiensi anggaran 2025 yang mencapai Rp 306,69 triliun.

Nailul mewajari pemberian diskon tiket pesawat, dengan adanya pengurangan dari sisi perpajakan lewat PPN 6 persen ditanggung pemerintah. Namun, itu berarti penerimaan pajak pemerintah di bulan suci ini bakal berkurang.

"Insentif harga tiket pesawat ini termasuk belanja perpajakan, di mana ada pengurangan dari sisi perpajakan. Ada pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Artinya ada penerimaan negara yang mungkin hilang dari PPN jasa tiket," ujarnya kepada Liputan6.com, Rabu (5/3/2025).

Diskon Tarif Tol

Sedangkan untuk diskon tarif tol, Nailul menyebut pemerintah mungkin menggunakan skema yang dibebankan kepada operator jalan tol. Seperti umumnya pola bisnis ketika ada diskon yang disediakan oleh operator jalan tol.

"Ketika trafik naik memang biasanya tidak akan mengganggu arus kas perusahaan. Bagi Jasa Marga dan pengelola jalan tol BUMN kayaknya bisa digunakan skema PMN, tapi yang swasta mungkin ada skema pembayaran," bebernya.

Oleh karenanya, Nailul menekankan pentingnya untuk mencari pos anggaran yang bisa digunakan untuk membayar kompensasi tersebut. Sehingga, Nailul buka kemungkinan adanya pengalihan anggaran guna menambal kebijakan insentif Ramadan ini.

"Saya rasa pemerintah harusnya sudah punya pos anggaran tersebut jauh-jauh hari ketika pembahasan APBN 2025. Jadi modalnya dari APBN dan ada dari pengelola jalan tol BUMN," kata Nailul.

"Jika tidak cukup, pasti akan ada pengalihan anggaran untuk insentif Ramadan dan Lebaran ini," dia menekankan.