Jokowi: Waspada Ada Doktrin Ganti Ideologi Pancasila Lewat Medsos

Liputan6.com, Solo - Presiden Joko Widodo mengingatkan masih ada pihak-pihak yang ingin menggantikan ideologi Pancasila. Pihak-pihak itu juga ingin memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Presiden yang akrab disapa Jokowi itu saat menghadiri acara penutupan musyawarah pimpinan paripurna sekaligus peringatan hari ulang tahun ormas Pemuda Pancasila (PP) di The Sunan Hotel Solo, Sabtu malam (28/10/2017).

"Mereka muncul dengan cara-cara baru. Mereka muncul dengan metode-metode baru," kata Jokowi dalam sambutannya di hadapan ratusan anggota ormas PP.

Dia menjelaskan, cara-cara untuk mengganti ideologi dilakukan secara halus. Bahkan, cara indoktrinasi tersebut kadang tidak terasa karena saking halusnya. Cara pendekatannya sangat kekinian dan akrab yang kadang menyentuh hati.

"Cara indoktrinasinya sangat halus. Ada banyak di media sosial dengan gambar-gambar dan video-video yang diproduksi secara bagus dan rapi," ujar dia.

Untuk itu, Jokowi pun meminta kepada semua anggota ormas PP dan masyarakat semua untuk berhati-hati dengan cara pendekatan yang dilakukan seperti itu.

"Harus kita ingat bahwa tujuan akhinya adalah meruntuhkan Pancasila, menggantikan dengan sistem ideologi dan kenegaraan yang lain. Saya ingatkan untuk hati-hati," tegas dia.

Jokowi berharap Pemuda Pancasila akan selalu menjadi benteng Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Pemuda Pancasila adalah ormas yang spesial karena di namanya ada nama Pancasila. Yakni, ideologi bangsa Indonesia dan pemandu jalan kita selama 72 tahun," kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menutup acara musyawarah pimpinan paripurna Pemuda Pancasila. Dia juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada ormas Pemuda Pancasila ke-58 yang jatuh pada 28 Oktober 2017.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sekjen Pemuda Pancasila TM Nurlif mengatakan, musyawarah pimpinan paripurna PP dilaksanakan di Solo pada 26 - 28 Oktober 2017. 

"Musyawarah pimpinan paripurna itu kalau di organisasi lain kedudukannya itu setingkat di bawah kongres," kata dia di Solo, Jumat, 27 Oktober 2017.

Musyawarah tersebut, menurut Nurlif, memiliki kewenangan melakukan evaluasi atas hasil dari musyawarah nasional. Selain itu, dalam pertemuan ini juga untuk mendiskusikan isu kekinian yang sedang berkembang.

"Acara musyawarah pimpinan paripurna ini dihadiri pengurus ormas PP dari seluruh provinsi di Indonesia, ada 250 pengurus dan ditambah peninjau dari provinsi dan wilayah," ujar dia.