HEADLINE: Ada Aroma Politik di Reuni Alumni 212, Benarkah?

Liputan6.com, Jakarta - Pertemuan akbar bertajuk 'Reuni Alumni 212' akan digelar di Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada 2 Desember 2017 mendatang. 

Kegiatan tersebut mengingatkan pada peristiwa tahun lalu, pada tanggal yang sama, ketika ribuan orang berkumpul mendesak proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi (Infokom) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Masduki Baidlowi mengaku sangsi, Reuni Alumni 212 akan berhasil menggaet banyak orang seperti tahun lalu. Ia menilai, pertemuan tersebut tidak lagi relevan.

Masduki mengingatkan, sasaran Aksi 212 setahun lalu sudah tercapai. Karena itu, ia berpendapat, tidak ada alasan Reuni Alumni 212 diselenggarakan. "Ketika target itu sudah selesai makanya sudah," kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Kamis 30 November 2017.

Majelis Ulama Indonesia, secara kelembagaan, menilai bahwa Reuni Alumni 212 tidak perlu dilakukan. Masduki berpendapat aksi-aksi semacam itu lebih bersifat simbolis. Padahal, umat Islam, perlu tindakan untuk menjawab persoalan konkret yang dihadapi.

Ia mencontohkan, tantangan kesenjangan ekonomi menjadi persoalan kontemporer keumatan. Masduki berharap potensi umat Islam lebih fokus melakukan hal-hal yang lebih produktif.

"Tantangan umat Islam sekarang adalah mencari kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera," kata dia. 

Kalau sudah tidak relevan, kenapa masih dilaksanakan?

Pengamat Politik Saiful Mujani Research and Consulting, Sirojudin Abbas, punya pendapat soal hal ini.

Ia punya pandangan senada dengan Masduki, Reuni 212 tidak lagi relevan dengan situasi saat ini. Hal itu berbeda ketika Aksi 212 terjadi tahun lalu.

Menurut Abbas, Aksi 212 terjadi di momentum yang serba kebetulan. Sementara Reuni Alumni 212, baginya, mirip strategi politik tertentu. "Untuk target politik jangka panjang saya kira, Pilpres 2019," katanya.

Reuni Alumni 212 juga berpeluang dimanfaatkan partai politik tertentu. Abbas secara lebih spesifik menyebut partai yang 'dekat' dengan kemunculan Aksi 212.

Saat Pilkada DKI 2017 mereka berada di posisi berlawanan dengan Ahok. Beberapa tokoh partai politik sendiri telah menyatakan akan turut menghadiri Reuni Alumni 212.

Mereka, kata Abbas, memanfaatkan agenda itu untuk menjaga hubungan baik dengan peserta Aksi 212. Menurut dia langkah itu bisa jadi semacam investasi politik. Mereka ingin memperoleh dukungan dalam proses pemilu mendatang.

"Termasuk menjaga kekuatan politik baru di 2019. Itu dari kacamata parpol," ia memberikan analisis.

Di sisi lain, tercipta semacam simbiosis. Gerakan 212 akan mendapat pembenaran. Mereka seolah mendapat sokongan legitimasi dari tokoh formal.

Sinyalemen muatan politik di Reuni 212 sebenarnya sudah diutarakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Dia menyebut, ada agenda kepentingan politik Pilkada serentak 2018 dan persoalan Pilpres 2019 di balik pelaksanaan acara tersebut.

"Ini enggak akan jauh-jauh dari politik juga, tapi politik 2018/2019. Sudahlah, ini pasti larinya ke arah politik 2018-2019," kata Tito di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2017).

Reuni Alumni 212 pun membuat heran Menteri Koordinator Politik dan Kemanan, Wiranto. 

Wiranto khawatir, kegiatan itu malah membuat situasi tidak kondusif. Terlebih, jelang Pilpres 2019.

Padahal, kata Wiranto, butuh situasi kondusif agar masyarakat dapat memilih pemimpin yang tepat.

Wiranto menganjurkan agar masyarakat melakukan hal-hal positif lain yang membangun, bukannya menggelar berbagai kegiatan yang dapat memecah persatuan bangsa. "Lebih baik energi itu digunakan pada hal-hal yang positif, membantu pembangunan, membantu mengamankan lingkungan menghadapi terorisme dan radikalisme," tambah dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah ini

Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Ma'arif, membantah tudingan nuansa politik di balik Reuni Alumni 212. Ia menegaskan, acara itu tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2019.

"Itu (yang bilang) sih belum pada move on. Berlebihan saja. Kita tidak ada urusan (dengan politik)," katanya melalui sambungan telepon, Kamis 30 November 2017.

Menurut Slamet, ada dua alasan yang melatarbelakangi Reuni Alumni 212. Pertama, penyelenggaraannya bertepatan dengan momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad.

Kedua, lanjutnya, persatuan umat Islam setahun lalu dalam aksi 212 perlu disyukuri. Slamet menilai, hal itu merupakan anugerah. "Kalau bersyukur nikmatnya kan akan ditambah," ia berujar.

Slamet menjelaskan Reuni Alumni 212 tidak bersifat eksklusif. Semua kalangan diundang. Bahkan, kata dia, dari kalangan non-Muslim. Pun dengan beberapa pejabat yang sudah menyampaikan kesediannya untuk hadir.

Slament mencontohkan Ketua MPR Zulkifli Hassan, serta Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah sudah menyatakan hadir. "Semua kita undang. Presiden kan alumni juga, Kapolri alumni juga," katanya.

Ia meminta, orang-orang yang berpandangan Reuni Alumni 212 punya nuansa politis. juga hadir. Tujuannya, agar mereka bisa melihat kenyataannya secara langsung.

Slamet berharap Reuni Alumni 212 tidak dilihat berlebihan. Ia menegaskan kegiatan tersebut bukan bertujuan menciptakan perpecahan.

Dapat Izin Gubernur

Kegiatan Reuni Alumni 212 sudah mendapat lampu hijau. Pemprov DKI sudah meluluskan permohonan izin penggunaan Monas sebagai lokasi pertemuan akbar.

"Suratnya sudah masuk kira-kira seminggu yang lalu. Kemudian, diberi acc (disetujui)," kata Gubernur DKI Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI, Kamis (30/11/2017).

Ia menyatakan, pelaksanaan Reuni Alumni 212 mengikuti aturan yang berlaku. Regulasi penggunaan Monas sendiri baru saja direvisi Pemprov DKI.

Sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, hanya mengizinkan Monas untuk kegiatan netral. Hal itu sesuai dengan SOP Pemanfaatan Area Monas Nomor 08 tahun 2015.

Monas hanya untuk agenda kenegaraan juga sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 1994 tentang Penataan Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Taman Medan Merdeka (Monumen Nasional) serta SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame Dalam Bentuk Baliho, Umbul-Umbul, dan Spanduk di DKI Jakarta.

Di era Anies-Sandi, Monas dizinkan digunakan untuk menggelar kegiatan kebudayaan dan keagamaan. Anies sendiri memastikan perizinan terkait Reuni Alumni 212 sudah sesuai aturan.

"Saya katakan, pastikan sesuai dengan Pergub yang baru," ujarnya.

Yang jelas, Anies mengaku belum mengetahui apakah dirinya akan memberikan sambutan pada Reuni Alumni 212 atau tidak. "Belum tahu tuh," ucapnya.

Soal lokasi, Kapolda Metro Jaya, Irjen Idham Azis menyarankan agar tidak dilakukan di Monas.

Berdasarkan surat pemberitahuan, kata Jenderal Idham, acara tersebut diawali dengan salat subuh berjamaah.

Dia mengimbau agar acara Maulid Agung dan Reuni Akbar itu dilaksanakan di Masjid Istiqlal saja.

"Kami merencanakan, kalau bisa mengajak rekan-rekan ini, sudah lakukan saja di dalam Istiqlal, supaya aman terkendali. Teman-teman Polri-TNI juga siap mengamankan dengan baik," ujar Idham di Mapolda Metro Jaya, Selasa (21/11/2017).

Kendati begitu, Idham tak mempermasalahkan seandainya panitia tetap ingin acara reuni alumni aksi 212 dilaksanakan di Monas. Ia menegaskan akan menyiapkan pengamanan untuk kegiatan tersebut.

"Saya bersama Pangdam Jaya telah menyiapkan pengamanan untuk tanggal 2 Desember tersebut. Saya menyiapkan kurang lebih 25.000 personel," kata dia.