Kader Golkar Ingin Kepengurusan Baru yang Bersih

Liputan6.com, Jakarta - Kader Golkar berharap kepengurusan partai berlambang pohon beringin itu bersih dari kasus hukum. Termasuk jika Airlangga Hartarto yang terpilih menjadi ketua umum. Mereka ingin masa depan yang lebih baik bagi Partai Golkar.

"Dia akan membentuk satu kepengurusan yang pertama bersih," kata politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/18/2017).

Dia menjelaskan, hal itu sebagai bentuk pemasaran baru Partai Golkar. Sekaligus untuk membangun solidaritas internal. Namun, lanjut dia, ini kembali lagi kepada kebijakan sang ketua umum.

"Kita lihat, tapi enggak bisa kita lihat sekarang, karena itu hal prerogatif beliau," ujar Yorrys.

Tak hanya itu, dia menyebut revitalisasi yang telah diungkapkan oleh Airlangga mendapatkan dukungan atau sesuai dengan permintaan setiap DPD Partai Golkar.

"Permintaan daerah-daerah untuk beliau, yang menentukan struktur kepengurusan yang ada," jelas Yorrys.

Wasekjen Partai Golkar Ace Hasan Syadzily juga menginginkan kepengurusan baru yang sesuai dengan tag line yang ada. Dengan begitu, kata "bersih" tidak isapan jempol belaka.

"Semestinya tag line tersebut direalisasikan dalam bentuk kepengurusan baru," kata Ace.

Bahkan, anggota Komisi III DPR RI ini juga menyarankan agar DPP Golkar bagi kader yang tersangkut masalah hukum sebaiknya tidak dimasukkan kembali ke kepengurusan yang baru.

"Nantinya tag line Golkar bersih juga akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan partai," Ace menandaskan.

Ketua Umum Partai Golkar terpilih, Airlangga Hartarto, menyebut semua DPD Partai Golkar se-Indonesia menghendaki perubahan kepengurusan di dalam partai. Ia mengatakan harapan-harapan itu disampaikan oleh DPD saat musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

"Tadi juga seluruhnya meminta ada revitalisasi pengurus," kata Airlangga di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2017).

Menteri Perindustrian itu menjelaskan revitalisasi pengurus merupakan amanat kepada ketua umum untuk melakukan perbaikan di dalam partai. Namun, Airlangga enggan menjelaskan secara gamblang bagaimana proses revitalisasi akan dilakukan.

Sebab, dia belum dapat memastikan apakah akan menonaktifkan terlebih dahulu pengurus sebelumnya. Opsi lain adalah dengan formatur tunggal.

"Ada aspirasi-aspirasi seperti itu dan tentunya akan ditentukan dalam forum Munas," ujar Airlangga.

Saksikan video pilihan di bawah ini: