Pemerataan Infrastruktur Era Jokowi Dinilai Bukti Keberpihakan kepada Rakyat 

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah program pembangunan infrastruktur era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai berpihak pada kepentingan rakyat. Dampak positif yang dihadirkan begitu terasa mampu meringankan beban hidup masyarakat sehari-hari.

Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Akhdiansyah mengatakan, masifnya realisasi program pembangunan di era Pemerintahan Jokowi ini banyak membawa kebermanfaatan. Bahkan hadir merata hingga ke pelosok desa.

Berkat pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh pelosok Tanah Air, kini mobilitas masyarakat menjadi mudah. Waktu tempuh perjalan menjadi lebih singkat dan efisien.

Akhdiansyah menyoroti hadirnya beragam pembangunan infrastruktur di wilayah tempat tinggalnya. Menurut dia, kondisi ini menunjukkan tingginya keberpihakan Jokowi kepada kepentingan masyarakat.

"Sejauh ini saya lihat Presiden Jokowi sangat berpihak pada pembangunan Nusa Tenggara Barat," ujar Akhdiansyah dalam keterangan tertulisnya yang diterima Senin (12/9/2022).

Dia menuturkan, berbagai pembangunan di era Jokowi membawa nilai tambah terhadap pandangan baik masyarakat secara nasional maupun internasional. Kebijakan ini juga dinilai membuat masyarakat menjadi lebih bangga.

Bahkan Akhdiansyah melihat bahwa manfaat yang dihadirkan dari kebijakan pembangunan ini diakui oleh negara-negara sahabat. Kekuatan perekonomian Indonesia pun semakin diperhitungkan.

"Banyak sekali program nasional yang sudah dihantarkan ke NTB dan itu dampaknya luar biasa," ucap Akhdiansyah mengakhiri.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan peran berbagai sektor untuk membiayai proyek negara. Salah satunya peran swasta untuk ikut melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Hal tersebut diungkapkkan Jokowi dalam Pidato Kenegaraan terkait RUU APBN 2023 dan Nota Keuang, Selasa (16/8/2022).

Jokowi mengatakan skema ini jadi inovasi di sisi pembiayaan. Di sisi lain, pada bagian ini juga diperlukan adanya perhatian khusus.

"'Inovasi di sisi pembiayaan difokuskan untuk mendorong pembiayaan yang fleksibel dengan kehati-hatian melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang lebih terintegrasi dalam pembiayaan infrastruktur," kata dia.

"Penguatan peran Lembaga Pengelola Investasi, serta pendalaman pasar obligasi negara," tambah Jokowi.

Sementara itu, di sisi belanja, reformasi dijalankan dengan peningkatan kualitas belanja. Ini ditempuh melalui pengendalian belanja yang lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan multiplier effects yang kuat terhadap perekonomian.

"Serta efektif untuk mendukung program-program pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar dia.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi mengungkap sejumlah strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.

Pertama, APBN 2023 difokuskan pada lima agenda utama. Diantaranya, penguatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.

Lalu, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Kemudian, pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Selanjutnya, pelaksanaan revitalisasi industri, dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor.

"Dan mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau," bebernya.