Tahun Politik, JK Ingatkan Para Guru Netral

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulawesi Selatan Wasir Thalib curhat kepada Wakil Presiden[ Jusuf Kalla.

oleh Liputan6.com diperbarui 11 Jul 2018, 08:30 WIB
Diterbitkan 11 Jul 2018, 08:30 WIB
Dialog publik pendidikan nasional bersama Wapres Jusuf Kalla di Gedung PGRI, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Dialog publik pendidikan nasional bersama Wapres Jusuf Kalla di Gedung PGRI, Tanah Abang, Jakarta Pusat. (Merdeka.com/ Intan Umbari Prihatin)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulawesi Selatan Wasir Thalib curhat kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dia mengatakan, menjelang tahun politik banyak sekali ancaman yang ditujukan kepada guru. Salah satunya, guru akan dimutasi jika tidak memilih salah satu calon kepala daerah tertentu.

"Pada saat akhir politik, guru juga selalu dijadikan komoditi politik. Diancam mutasi ke mana-mana kalau tidak memilih calon tertentu," kata Wasir saat acara dialog publik pendidikan Nasional bersama JK di Gedung PGRI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa 10 Juli 2018.

Wapres yang kerap disapa JK ini pun memberikan tanggapannya. Dia tidak menampik di beberapa daerah banyak guru yang diancam. Namun, dia menilai, kesalahan juga datang dari guru, karena menjadi tim sukses partai tertentu.

"Tentang pemilu ya, kami dengar banyak daerah-daerah karena guru itu banyak termasuk keluarganya. Banyak juga kesalahan guru juga, kenapa mau jadi tim sukses, gitu kan," papar JK.

Karena itu JK meminta guru netral dan tidak melakukan kegiatan politik apapun. Sehingga tidak ada lagi ancaman.

"Sehingga tidak ada lagi yang dapat begitu walaupun tentu calonnya yang bisa mengancam hanya incumbent tentu yang tidak incumbent tidak mengancam-ancam. Tidak ada aparatnya, jadi kita harapkan dari guru sebagaimana aturan PNS dan lainnya tidak boleh berpihak dalam hal pemilu itu," papar JK.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Jangan Mencampuraduk

Dia juga meminta agar memilih kepala daerah adalah hak setiap masyarakat. Sehingga kata JK tidak mencampur adukan dengan urusan kelompok atau komunitas.

"Bahwa ada pilihan-pilihan pribadi silakan, tapi tidak kemudian secara berkelompok atau secara perseorangan masuk ke tim sukses untuk suatu kerja bupati, kerja gubernur seperti itu," papar JK.

 

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka.com

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya