PKS Setuju Usul Demokrat soal Kontrak Politik Capres-Cawapres

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera setuju dengan kontrak politik yang diusulkan partai Demokrat bagi koalisi pendukung capres dan cawapres. Ia menilai kesepakatan semacam itu akan menjamin arah yang jelas bagi koalisi.

"Justru menurut saya itu perkara baik, disaat kita gabung, jangan cek kosong, ada kontrak politiknya, jadi arahnya terjaga," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Jumat (13/7/2018).

Mardani menerima syarat-syarat yang diajukan oleh Partai Demokrat. Seperti pada poin pertama terkait ideologi capres-cawapres. Pada poin ini capres-cawapres yang diusung Demokrat harus memahami Pancasila sebagai dasar negara dan mengamalkannya secara utuh.

Menurutnya, Pancasila memang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa. Dia menampik PKS menggunakan politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu dengan aksi 212 dan sejenisnya.

"Pancasila itu final konsensus bersama rumah kita bersama itu Pancasila, walaupun menggarisbawahi apa yang dilakukan ulama, habaib dan teman-teman 212 itu bukan politik identitas, itu bagian koreksi terhadap ketidakadilan," dia berujar.

Sebelumnya, Demokrat membuka opsi mendukung Prabowo Subianto di 2019. Tetapi, Demokrat meminta kesediaan capres dan cawapres untuk menandatangani kontrak politik dengan partai.

Poin pertama yakni mengenai ideologi capres dan cawapres. Mereka harus benar-benar memahami Pancasila sebagai dasar negara. Capres dan cawapres harus mengamalkan penuh Pancasila.

Kedua, di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. SBY menilai, rakyat saat ini sedang menghadapi sejumlah persoalan di bidang ekonomi dan kesejahteraan.

Ketiga, di bidang hukum dan keadilan. Rakyat berharap penegakan hukum berlangsung secara adil, pemberantasan korupsi tidak tebang pilih.

Keempat menyangkut politik dan demokrasi. Terakhir, pemimpin mendatang harus benar-benar bisa menjaga persatuan dan kerukunan sosial.

Saksikan video pilihan di bawah ini