Liputan6.com, Jakarta - Presiden ke-6 RI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) walk out (WO) sebelum deklarasi kampanye damai, Minggu 23 September 2018 pagi.
Seperti ditayangkan Liputan6 SCTV, Senin (24/9/2018), karnaval kampanye pemilu damai yang diikuti seluruh peserta pemilu awalnya berlangsung lancar. Namun, di saat acara berlangsung, SBY meninggalkan lokasi deklarasi damai.
SBY yang sangat mendukung deklarasi damai kecewa dengan tidak tegasnya panitia karena banyaknya aturan yang telah disepakati tidak ditaati oleh sejumlah pihak, seperti banyaknya atribut parpol.
Advertisement
Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan membenarkan aksi walk out Ketua Umum Demokrat sebagai bentuk protes kepada KPU sebagai penyelenggara. KPU seharusnya bisa lebih tegas dan bersikap responsif.
Meski demikian, Hinca menegaskan, Demokrat mendukung KPU dalam penyelenggaraan kampanye damai pada Pemilu 2019. KPU diharapkan bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan menjaga netralitas.
"Kami menyerukan, KPU dan Bawaslu tetap setia pada aturan yang dibuat agar semuanya setara," kata Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan.
Menyikapi protes yang dilayangkan oleh Partai Demokrat, KPU menyebut tidak bisa mengontrol semua simpatisan terlebih yang berada di luar Monas, Jakarta. Komisioner KPU Hasyim Asyari menyebut, kalau ada simpatisan yang membawa atribut partai ada di luar arena deklarasi kampanye damai.
"Kalau ada yang bawa atribut yang mendukung pasangan capres tertentu, itu di luar arena deklarasi kampanye damai," ucap Komisioner KPU Hasyim Asyari.
Dua pasangan capres dan cawapres telah bergandengan tangan menyepakati kampanye damai dalam Pilpres 2019. Pimpinan partai politik pun juga saling menghormati meskipun berbeda pilihan. Diharapkan para pendukung, termasuk relawan masing-masing pasangan calon juga berpolitik santun dengan saling menghargai serta memberikan contoh yang baik untuk demokrasi Indonesia.