Cegah Gesekan Saat Pemilu, Polri Diminta Maksimalkan Bhabinkamtibmas

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengingatkan Polri agar merampungkan pemetaan daerah rawan seiring dimulainya masa kampanye Pemilu 2019. Peran Bhabinkamtibmas dan fungsi intelijen harus dimaksimalkan guna mengantisipasi munculnya gesekan di masyarakat hingga selesainya pelaksanaan Pemilu 2019.

"Pemetaan harus sudah selesai dilakukan karena kampanye telah dimulai. Polri harus mengantisipasi terjadinya gesekan di masyarakat karena perbedaan dukungan calon presiden ataupun calon legislatif (Caleg)," kata Sahroni dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa 25 September 2018.

Menurut Sahroni, Bhabinkantibmas dan intelijen di tubuh Polri memiliki peran penting dalam pengamanan Pemilu 2019. Bersentuhan langsung dengan masyarakat, Bhabinkantibmas diharapkan dapat menjadi pengingat pentingnya persatuan dan menjadi penengah saat potensi konflik muncul. Sementara dimaksimalkannya fungsi intelijen diharapkan dapat mencegah konflik atau bentrokan sebelum terjadi.

"Bhabinkantibmas harus terus menyosialisasikan pentingnya persatuan meski berbeda pendapat. Jangan sampai Babinkantibmas justru condong ke salah satu kubu. Sosialisasikan pesan Pemilu 2019 damai dalam berbagai kesempatan, di pertemuan warga, saat ibadah salat subuh ataupun momentum lainnya," terang Sahroni.

"Dengan kemampuan komunikasi yang baik, kita berharap Babinkantibmas mampu tetap menyadarkan masyarakat akan bahaya perpecahan. Demikian pula intelijen, sampaikan potensi terjadinya gesekan kepada pihak yang lebih berwenang untuk menanganinya. Dengan cara ini api akan dipadamkan sebelum membesar," sambung dia.

Saksikan video menarik berikut ini:

Senada dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo, Sahroni menekankan instansi-instansi berwenang untuk mencermati maraknya hoaks di media sosial (medsos) jelang Pemilu 2019. Merujuk temuan Polri, jumlah rata-rata hoaks dalam sehari mencapai 3.500 dan diprediksi bakal meningkat seiring makin dekatnya pemilu legislatif dan pemilihan presiden secara serentak pada April tahun depan.

"Direktorat Siber harus memaksimalkan fungsi pengawasan dan penindakan. Pengawasan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)," terang politisi NasDem ini.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Reserse menindak tegas pelaku yang terbukti menyebarkan hoaks di media online, media cetak, maupun medsos sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut legislator Golkar itu juga mengingatkan pentingnya mengedukasi masyarakat tentang cara mengolah informasi yang masuk. Bamsoet mendorong Kemenkominfo dan Bawaslu menyosialisasikan cara mengolah informasi dari satu sumber agar tidak begitu saja mempercayainya tanpa pengecekan atau konfirmasi.

Mantan Ketua Komisi III ini juga mendorong Kepolisian RI bersama dengan TNI, pemerintah daerah (pemda), tokoh-tokoh agama, guru, maupun dosen untuk saling bersinergi dalam memerangi hoaks.

Sementara itu, terkait pengamanan Pemilu 2019, Kapolda Banten Brigjen Teddy Minahasa Putra menuturkan pihaknya telah memetakan sebanyak 3.958 TPS (Tempat Pemungutan Suara) masuk dalam kategori rawan satu di wilayah Banten pada Pemilu 2019 nanti. Di samping itu, Polda Banten tukas Teddy juga memetakan sebanyak 1.022 TPS di 8 kabupaten/kota se Banten yang masuk kategori rawan dua.

Guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya gesekan di titik-titik rawan tersebut, Teddy memastikan Polda Banten mengerahkan 2/3 personel untuk pengamanan atau sebanyak 4.706 anggota Polda Banten.

Penambahan kekuatan pengamanan dengan melibatkan personel TNI akan disesuaikan jelang hari pencoblosan. Selain TPS, pengamanan juga akan dilakukan pada objek-objek vital dan strategis lainnya.

Reporter : Muhamad Agil Aliansyah