Tarif Impor Trump Ancam Petani dan UKM RI, Pemerintah Harus Lakukan Ini

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mendapatkan dukungan dalam menghadapi kebijakan Tarif impor Trump yang dinilai bisa merugikan petani dan pelaku usaha kecil menengah (UKM) sektor pangan. Hal ini disampaikan dalam policy brief HKTI pada sarasehan ekonomi bersama Presiden Prabowo.

"Kami mendukung langkah pemerintah menghadapi kebijakan tarif Amerika Serikat. Fokus utama kami adalah menjaga ketahanan ekonomi petani dan UKM pangan," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI), Fadli Zon dikutip Kamis (10/4/2025).

Fadli menegaskan, HKTI mendorong pemerintah mengintensifkan diplomasi perdagangan internasional sambil memperluas pasar ekspor. “Diplomasi perdagangan harus mengedepankan prinsip trade for development agar kesejahteraan petani tetap menjadi prioritas,” ujarnya.

DPN HKTI juga mendukung percepatan program makan bergizi gratis dan bantuan sosial. Menurut HKTI, kedua program ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendukung produktivitas pertanian. Untuk menunjang keberlanjutan, HKTI mendorong penerapan sistem intercropping di lahan perkebunan dan regenerative agriculture di lahan kritis.

Delegasi DPN HKTI pada policy brief yang terdiri dari Dr. Delima Azahari, Ir. Iriana Muadz, Drs. Manimbang Kahariady, Ir. Mulyono Machmur, MS., dan Dra. Anita Ariyani turut mengusulkan langkah strategis untuk mengakselerasi sektor riil melalui stimulus fiskal dan nonfiskal.

Dalam hal hilirisasi, DPN HKTI menekankan pentingnya akses permodalan bagi petani untuk membangun pabrik kecil seperti PKS mini, pabrik minyak goreng, dan biodiesel. "Hilirisasi CPO, karet, dan kopi harus dikelola oleh koperasi petani agar nilai tambah tidak hanya dinikmati industri besar," ujar perwakilan HKTI.

HKTI juga meminta optimalisasi dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), baik melalui dana bea keluar maupun pajak ekspor, agar dialokasikan langsung untuk peningkatan produktivitas petani.

Menghadapi potensi pergeseran rantai pasok global akibat Tarif Trump, HKTI mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam membuka pasar baru. “Indonesia harus memanfaatkan peluang agar petani menjadi basis produksi ekspor. Tapi jangan hanya menjadi pelampiasan pasar,” jelas Fadli Zon.

Kawasan ASEAN dan Pasifik disebut sebagai basis strategis yang dapat dikembangkan sebagai pasar utama produk pertanian Indonesia.

Terkait kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap sejumlah komoditas, seperti Tarif Trump pada CPO, karet, dan kopi, DPN HKTI menyarankan agar Indonesia menerapkan tarif resiprokal terhadap impor kedelai, gandum, dan jagung dari AS. Alternatif lainnya adalah membuka pasar impor tersebut dengan syarat penghapusan tarif ekspor produk unggulan Indonesia.

“Negosiasi ini penting. Kita perlu mendorong promosi CPO, karet, dan kopi di pasar Amerika, sambil memperjuangkan tarif yang lebih adil,” pungkas Fadli Zon.

Uni Eropa memberikan suara menyetujui serangkaian tindakan balasan pertamanya terhadap tarif impor yang dikenakan oleh Amerika Serikat pada baja dan aluminium.

Mengutip CNBC International, Kamis (10/4/2025) Komisi Eropa mengatakan bea masuk terhadap barang dari AS akan mulai dipungut pada tahap pertama tarif impor berlaku mulai 15 April mendatang, dengan serangkaian tindakan kedua menyusul pada 15 Mei.

Komisi Eropa belum merilis daftar akhir produk AS yang terkena dampak balasan tarif, dan menolak berkomentar lebih lanjut.

Blok yang beranggotakan 27 negara itu mengatakan akan bertindak untuk melindungi bisnis dan konsumen Eropa setelah Presiden AS Donald Trump mengenakan bea masuk sebesar 25% pada logam dari negara kawasan tersebut.

"UE menganggap tarif AS tidak dapat dibenarkan dan merugikan, yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi kedua belah pihak, serta ekonomi global. UE telah menyatakan preferensinya yang jelas untuk menemukan hasil negosiasi dengan AS, yang akan seimbang dan saling menguntungkan," kata Komisi Eropa.

"Tindakan balasan ini dapat ditangguhkan kapan saja, jika AS menyetujui hasil negosiasi yang adil dan seimbang," terangnya.

Sebagai informasi, Uni Eropa menghadapi tarif sebesar 20% pada hampir semua barangnya yang diekspor AS, sebagai bagian dari penargetan Trump terhadap lebih dari 180 negara dan wilayah, seperti yang diumumkan oleh Gedung Putih pada 2 April 2025.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen saat itu mengatakan bahwa pihaknya siap untuk membalas tarif impor kecuali negosiasi dengan pemerintah AS berhasil.

"Kami siap untuk menanggapi," katanya, seraya menambahkan bahwa Uni Eropa sedang mempersiapkan tindakan balasan lebih lanjut untuk melindungi kepentingan dan bisnisnya. 

Namun, von der Leyen juga menyerukan perundingan dengan AS, mengatakan bahwa saat ini belum terlambat untuk mengatasi masalah melalui negosiasi.

Adapun Maros Sefcovic, komisaris Uni Eropa untuk perdagangan dan keamanan ekonomi, mengatakan  bahwa tarif AS berdampak pada ekspor Eropa ke Amerika Serikat senilai 380 miliar euro. 

Angka tersebut setara sekitar 70% dari total ekspor kedua pihak.

"Sebagai perbandingan, itu lebih dari 80 miliar euro dalam bea masuk, lonjakan sebelas kali lipat dari 7 miliar (euro) yang saat ini dikumpulkan AS," tambahnya.